Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) menandatangani kesepakatan terkait pengalihan aset pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) miliknya ke PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) guna mempercepat pensiun dini pembangkit listrik berbasis batu bara tersebut.
Dalam sinergi tersebut, PLN dan PTBA menandatangani principal framework agreement (PFA) untuk percepatan pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu berkapasitas 3x350 megawatt (MW) pada acara SOE International Conference di Bali, Selasa (18/10/2022). PFA tersebut memuat persyaratan dan penjelasan terkait rencana struktur transaksi PLTU Pelabuhan Ratu antara PLN dan PTBA.
Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo mengatakan, penandatanganan tersebut merupakan implementasi salah satu skema pensiun dini PLTU milik PLN, yakni spin-off dengan blended financing.
"Kami hari ini menandatangani PFA dengan PTBA untuk spin-off with blended financing. Kunci sukses skema ini adalah tingkat suku bunga pinjaman. Semakin rendah tingkat bunga pinjaman, makin cepat PLTU dipensiunkan sambil mencapai pengembalian yang acceptable bagi investor," ujar Hartanto.
Langkah tersebut merupakan upaya PLN untuk menjalankan program percepatan pensiun dini PLTU dalam mendukung pencapaian target net zero emission pada 2060.
Hartanto menuturkan, PLN berpeluang untuk memensiunkan 6,7 gigawatt (GW) PLTU sampai dengan 2040. Jumlah tersebut terdiri atas 3,2 GW merupakan pembangkit yang pensiun secara alami dan 3,5 GW pembangkit yang memenuhi syarat untuk pensiun dini.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan, pengalihan aset PLTU PLN ke PTBA dilakukan untuk mengurangi aset fosil yang terdapat pada portofolio perusahaan setrum milik negara tersebut.
Di sisi lain, Pahala mengatakan, opsi itu turut menunjukkan komitmen Indonesia untuk segera beralih pada energi bersih saat ini.
“Skemanya sudah disiapkan tapi kan ga bisa jalan kalau cuma ada investor baru dan PLN saja, harus didukung juga dengan green financing yang selama ini dijanjikan oleh negara barat,” kata dia.
Lewat skema itu, dia menegaskan, Indonesia sudah siap untuk melakukan pensiun dini PLTU lebih awal bekerja sama dengan mitra strategis milik pemerintah. Hanya saja, dia berharap, bantuan pendanaan dari negara barat serta sejumlah lembaga keuangan internasional dapat menopang komitmen pemadaman operasi pembangkit fosil tersebut secara bertahap.
“Indonesia sudah cukup siap dengan skema transaksi dengan upaya untuk bisa melakukan percepatan pengakhiran PLTU berbasis batu bara ini, kita harap pembiayaan yang disampaikan negara negara lain itu juga bisa,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel