Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan bahwa dibutuhkan dana sekitar Rp365 triliun untuk mengejar target produksi udang sebesar 2 juta ton di 2024, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB. Haeru Rahayu mengatakan, dari 300.501 hektare (ha) lahan untuk budidaya udang yang tersedia saat ini, hanya 9.055 ha lahan yang dikelola secara intensif.
Sementara itu, sebanyak 43.643 ha lahan dikelola secara semi intensif dan 247.803 ha dikelola secara tradisional.
“Kalau yang 247.803 ha itu kami buat klaster setiap 5 hektare dengan biaya Rp7 miliar, kami sudah hitung tadi malam itu hampir Rp365 triliun, enggak kebayang, APBN KKP hanya Rp6 triliun, jadi kapan sampainya? Enggak mungkin diselesaikan kami sendiri di KKP,” paparnya dalam National Shrimp Action Forum, Rabu (26/10/2022).
Menurutnya, APBN negara harusnya menyentuh tiga aspek saja, yakni membuat regulasi, menyiapkan dukungan infrastruktur dan penyiapan SDM, sementara untuk investasi diserahkan ke pihak swasta.
“Izin Kementerian Investasi, iklim investasi kami juga belum maksimal sehingga mau tidak mau kami masih contoh dalam tanda petik,” lanjutnya.
Sejauh ini, papar TB. Haeru atau yang akrab disapa Tebe, sudah ada pembudidaya udang yang dapat memproduksi sampai 74 ton per ha per siklus. Namun, Tebe melihat belum semua pertambakan tradisional di Indonesia ini mengikuti best practice, yakni produksi mencapai 40 ton/ha/siklus, yang harus didukung dengan indeks yang jelas dan adanya instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
“KKP memiliki kewenangan irigasi hanya di tersier saja, begitu sekunder dan primer itu tanggung jawab tidak di KKP. Betul ini waktunya untuk sinergi kolaborasi dengan kementerian lainnya [salah satunya PUPR],” katanya.
Untuk itu, saat ini KKP mencoba merevitalisasi dan modeling yang membutuhkan dana sekitar Rp365 triliun di lahan tradisional sehingga dapat memproduksi udang dengan maksimal dan target 2 juta ton di 2024 dapat tercapai.
Pihaknya pun tengah melirik sumber dana dari non-APBN, yakni pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) untuk mencapai target sesuai arahan Jokowi.
“Karena 2024 itu diminta untuk memenuhi 2 juta ton, kami mencoba sumber non-APBN, kami mencoba pendekatan PHLN, tetapi tidak habis begitu saja. Kami ingin melakukan pengembalian PHLN ini supaya utang ini tidak menjadi persoalan bagi anak cucu kita,” imbuh Tebe.
Menurut data Food and Agriculture Organization (FAO) 2022, Indonesia menempati posisi kedua dengan volume produksi perikanan tertinggi per 2020 di dunia dengan total 14,8 juta ton setelah China dengan volume produksi 70 juta ton.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, komoditas perikanan yang sangat diminati oleh pasar dunia di mana permintaan pasar udang global berada di nomor dua setelah salmon. Selama kurun waktu 2015-2020, Indonesia berkontribusi terhadap pemenuhan pasar udang dunia rata-rata sebesar 6,9 persen.
“Sepanjang 2021, nilai ekspor udang Indonesia mencapai US$2,2 miliar, tertinggi di antara komoditas perikanan lainnya. Dengan kata lain, budidaya udang dapat berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel