Binsis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mendorong pemerintah daerah untuk mengakselerasi belanja dalam rangka pengendalian inflasi menggunakan anggaran belanja tak terduga dalam APBD.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody BUdi Waluyo menyampaikan bahwa realisasi belanja pemerintah daerah (Pemda) dengan menggunakan anggaran belanja tak terduga masih sangat rendah. Padahal, peran Pemda sangat diperlukan untuk mengatasi lonjakan inflasi di daerah.
“Presiden Joko Widodo [Jokowi] dalam komunikasinya mengatakan gunakan itu, sudah selesai dengan permasalahan legal dan aman bagi kepala daerah untuk meng-absorb dana tersebut untuk keperluan operasi pasar,” katanya,, Senin (31/10/2022).
Dody mengatakan, tekanan inflasi yang tinggi saat ini menjaga tantangan bagi perekonomian yang perlu ditangani dan dimitigasi, terlebih lonjakan inflasi saat ini lebih disebabkan oleh naiknya harga pangan.
“Permasalahannya adalah di pasokan, distribusi, mungkin juga komunikasi yang tidak merata antar daerah. Kami di BI memastikan untuk mengedepankan kebijakan yang tepat untuk mengatasi source permasalahan [inflasi],” jelasnya.
Dody mengatakan, risiko tekanan inflasi ke depan masih berpotensi meningkat, disebabkan oleh berlanjutnya krisis pangan dan energi akibat perang Rusia dan Ukraina, serta ketidakpastian global yang sangat tinggi.
Dalam 3 bulan terakhir, BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 125 basis poin hingga ke level 4,75 persen. Kenaikan tersebut untuk mengendalikan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran 2–4 persen pada semester I/2023.
“Yang kami takutkan adalah ekspektasi inflasi yang dibentuk oleh masyarakat, besok, lusa, seminggu ke depan, hingga tahun depan. Ekspektasi paling bahaya jika tidak kita atasi secara cepat,” kata Dody.
Selain dengan kebijakan suku bunga untuk mengatasi inflasi di sisi permintaan, Dody mengatakan BI berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi, baik pusat maupun daerah, juga mendorong Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga stabilitas harga pangan.
“Kami di BI sudah memastikan mengedepankan kebijakan yang tepat dengan source permasalahan. GNPIP merupakan bentuk koordinasi langkah-langkah dari sisi supply untuk memastikan bahwa permasalahan pasokan ini ditangani dengan baik,” kata Dody.
Dia menyampaikan, terdapat tiga fokus utama implementasi GNPIP di jangka pendek. Pertama, operasi pasar yang didukung ketersediaan dana termasuk belanja tak terduga dari APBD.
Kedua, kerja sama antar daerah (KAD) yang didukung digitalisasi dan subsidi transportasi. Ketiga, ketahanan pangan program end-to-end dari hulu ke hilir. Selain itu, kegiatan pendukung lainnya di sisi manajemen produksi dan pengelolaan ekspektasi masyarakat yang perlu ditingkatkan di daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel