Cegah Stunting, Mendagri Minta Faskes di Riau Lengkapi Sarpras

Bisnis.com,08 Nov 2022, 21:59 WIB
Penulis: Arif Gunawan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian./kemendagri.go.id

Bisnis.com, PEKANBARU -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk mengecek kembali kelengkapan pelayanan dasar kesehatan di daerahnya masing–masing.

Permintaan Tito itu bertujuan agar kepala daerah untuk bisa memeriksa kesiapan sarana dan prasarana seperti poliklinik, puskesmas yang terbengkalai agar diprioritaskan dan dicek kekurangan fasilitasnya.

"Jika sarana dan prasarananya gak ada, ini harus dihidupkan dan diaktifkan, karena pelayanan dasar ini jika tidak baik itu akan membuat anak–anak menjadi stunting,” ujarnya di Pekanbaru, Selasa (8/11/2022).

Mendagri menginstruksikan kepada para kepala desa dan camat untuk mengaktifkan dan mengikutsertakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu untuk mendata ibu hamil yang masuk kategori kurang mampu dari pintu ke pintu.

Menurutnya ibu hamil perlu diberikan makanan tambahan, seperti telur sebutir sehari, protein hewani yang baik seperti ikan, daging, sayur atau vitamin. Kemudian juga perlu dilakukan pendataan yang baik.

Melalui pendataan ini juga diharapkan akan dapat mempermudah pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan, sehingga penyaluran bantuan dan program–program dari pemerintah ini tepat sasaran.

“Detail, kurangnya apa sehingga mereka bisa dilakukan intervensi dan dilakukan penyaluran berbagai macam bantuan, sehingga tepat sasaran,” ujarnya.

Adapun untuk mengatasi masalah stunting ini, Pemprov Riau melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tim Percepatan Penurunan Stunting mulai dari tingkat desa hingga provinsi.

Kemudian, BKKBN Provinsi Riau telah membentuk tim pendamping keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau sebanyak 10.674 orang. Dimana TPK ini terdiri dari kader TP PKK, kader KB, dan bidan yang telah di SK-kan oleh kepala desa/lurah setempat.

Tak hanya itu, BKKBN Provinsi Riau juga telah membentuk tim audit di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang melibatkan dokter anak, dokter obgyn, ahli gizi, dan psikolog.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Ajijah
Terkini