Raja Malaysia Gelar Pertemuan 24 November untuk Bahas Pemerintahan Baru

Bisnis.com,23 Nov 2022, 20:27 WIB
Penulis: Lukman Nur Hakim
Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah akan mengadakan pertemuan khusus dengan sesama penguasa pada Kamis (24/11/2022) untuk mencari pandangan mereka tentang kebuntuan atas pembentukan pemerintahan baru.

Menurut pernyataan Rabu yang dikeluarkan oleh Pengawas Rumah Tangga Kerajaan Istana Negara Ahmad Fadil Syamsuddin, pertemuan khusus akan diadakan di Istana Negara.

“Tujuan pertemuan khusus dengan penguasa Melayu adalah agar raja mendapatkan pandangannya sebelum mengambil keputusan demi kepentingan dan stabilitas negara dan rakyat.”

“Rakyat sudah memutuskan untuk memilih wakilnya. Jadi, terserah kepada wakil rakyat untuk mencari solusi guna menyelesaikan persoalan yang melanda rakyat,” tambah pernyataan itu.

Raja juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar hingga proses pembentukan pemerintahan baru selesai.

Pada Rabu (23/11/2022) pagi, beberapa politisi Malaysia tiba di Istana Negara untuk audiensi kerajaan.

Ketua Barisan Nasional (BN) Ahmad Zahid Hamidi, Wakil Ketua BN Mohamad Hasan dan Sekretaris Jenderal BN Zambry Abdul Kadir terlihat mengemudi ke halaman Istana sekitar pukul 10.40 pagi, tidak lama setelah janji temu pukul 10.30 pagi.

Tepat setelah pukul 11.00, konvoi kendaraan yang diduga membawa perwakilan Gabungan Parti Sarawak (GPS) juga memasuki Istana.

Kedua koalisi tersebut sekarang memiliki kursi lebih banyak di parlemen, karena baik Pakatan Harapan (PH) maupun Perikatan Nasional (PN) tidak memenangkan kursi yang cukup untuk mayoritas parlemen yang sederhana.

Pengamat politik mengingatkan pada  krisis politik pada awal tahun 2020 ketika pemerintahan PH runtuh, saat penguasa memanggil para politisi untuk menentukan siapa yang memimpin mayoritas dukungan di Majelis Rendah.

Dalam konteks Malaysia, raja memainkan peran seremonial dan dianggap berada di atas politik. Tetapi ketidakstabilan politik sejak jajak pendapat 2018, membuat raja diperlukan untuk menentukan pemegang jabatan politik tertinggi negara itu pada 2020 dan juga pada tahun lalu.

Setelah pemilihan umum ke-15 (GE15) Sabtu (19/11/2022), tidak menghasilkan koalisi yang dapat menguasai mayoritas sederhana di Majelis Rendah dengan 222 kursi, PH dan PN berebut untuk mengumpulkan dukungan dari GPS, BN dan Gabungan Rakyat Sabah (GRS).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Nancy Junita
Terkini