Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memprediksi pada 2030 generasi milenial dan generasi Z akan tertarik untuk mendaftarkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi pendaftaran yang diisi oleh mayoritas generasi tersebut, maka saat ini pemerintah melakukan penyederhanaan reformasi birokrasi. Salah satunya memangkas jabatan fungsional yang diyakini akan cocok dengan gaya kerja generasi muda.
“Jadi untuk mengantisipasi peminat muda ini, pekan ini kami akan tuntaskan transformasi pemangkasan birokrasi. Eselon 3, eselon 4 kan mulai ditransformasikan ke jabatan fungsional,” katanya kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Senin (5/12/2022).
Anas meyakini bahwa meskipun tidak semua ASN akan suka dengan kebijakan pemangkasan jabatan fungsional tersebut, tetapi pakan cocok dengan cara kerja milenial dan generasi Z.
“Supaya ke depan jabatan ini tidak terlalu banyak kotak jabatan kerjanya, yang kata generasi muda tidak jelas, agar ke depan supaya lincah cara kerja mereka, maka dijadikan adanya jabatan fungsional,” tuturnya.
Menurut Anas, untuk melakukan transformasi dan transisi tersebut diperlukan kecermatan, sebab dengan penyederhanaan reformasi birokrasi ini diharapkan akan melahirkan ASN yang lincah dan taktis dalam bekerja.
“Transformasi ini butuh sosialisasi karena selama ini banyak dipangkas belum ada sosialisasi yang komprehensif, sehingga banyak yang belum paham tugas jabatan-jabatan fungsional itu,” katanya.
Anas mengakui bahwa manfaat demokrasi dirasakan masyarakat. Jangan sampai masyarakat dibikin sulit untuk berkontribusi bagi negara.
"Fokus utama kami mewujudkan demokrasi berdampak, bukan sekadar sibuk soal administrasi, tapi setiap gerak harus dirasakan masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, Anas menjelaskan, bahwa dirinya ingin mempertajam hal itu melalui empat klaster reformasi birokrasi, mulai dari reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan, kemudahan berinvestasi, hingga digitalisasi pemerintahan.
Anas menyebut empat klaster itu akan dimasukkan sebagai bahan evaluasi indeks reformasi birokrasi/lembaga dan pemerintah daerah. Wacana itu akan diterapkan pada 2023.
"Sehingga birokrasi kita sebagaimana diharapkan Presiden dapat memberikan manfaat langsung ke masyarakat," katanya.
Anas menyebut reformasi birokrasi sebelumnya cenderung fokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal instansi pemerintah. Hal ini dilakukan agar tata kelola birokrasi di hulu makin rapi.
"Ke depan, dengan reformasi birokrasi tematik itu akan menyelesaikan masalah utama di masyarakat atau problem hilir," pungkas Anas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel