Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka kasus korupsi pengadaan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di PT Pertamina (Persero) pada akhir Desember 2022.
Hal tersebut ditegaskan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPM Karyoto kepada wartawan, di Gedung KPK, Senin (5/12/2022).
"Pada saatnya keenam tersangka akan upaya paksa mudah-mudahan sebelum tahun ini berakhir," kata Karyoto, Senin (5/12/2022).
Apalagi, mengingat waktu pencekalan ke luar negeri terhadap para pihak terkait perkara ini akan habis pada 8 Desember 2022 mendatang.
Lebih lanjut, Karyoto menyatakan koordinasi antara lembaga antirasuah dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) makin intens, guna mengusut nilai kerugian negara dalam perkara ini.
Sebelumnya, KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham, untuk mencegah empat orang ke luar negeri terkait perkara korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, para pihak yang dicegah yakni mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, Harri Karyulanto, Yenni Andyani, dan Dimas Mohamad Aulia.
"Benar, KPK telah mengajukan tindakan cegah terhadap 4 orang untuk bepergian keluar negeri pada pihak Ditjen Imigrasi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (14/7/2022).
Dalam perkara ini, KPK sempat mendalami soal proses transaksi jual beli pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina tahun 2011-2021 saat memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soejipto.
Diketahui, KPK sempat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan tim telah mengamankan sejumlah dokumen terkait perkara rasuah ini.
"Terkait dengan penggeledahan, memang benar. Kemudian kami juga melakukan upaya penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk juga tempat tinggal dari pihak-pihak yang terkait perkara ini sudah kami lakukan penggeledahan. Sejauh ini kami dapatkan beberapa dokumen terkait dengan perkara ini," kata Ali, dikutip Sabtu (25/6/2022).
Adapun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru terkait perkara dugaan korupsi terkait pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel