Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VI DPR meminta agar pemerintah mengkaji ulang rencana penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham PT Pertamina Hulu Energi. Alasannya, PHE termasuk bagian dari subholding upstream Pertamina yang mengelola, dan mengoperasikan bisnis hulu migas untuk hajat hidup orang banyak.
Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid termasuk salah satu anggota yang menolak cukup keras rencana aksi korporasi tersebut. Menurutnya, di tubuh Pertamina terdapat subholding PT Pertamina Hulu Energi dan PT Pertamina Patra Niaga yang tidak boleh dilepas sahamnya ke publik.
Hal tersebut mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 ayat dua, yakni cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.