Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) menyiapkan dana Rp350 miliar untuk memperkuat kelompok usaha bank atau KUB pada 2023.
Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengatakan bahwa dana tersebut akan digunakan perseroan untuk pengembangan KUB. Semakin banyak anggota KUB, grup akan semakin kuat dan memiliki ekosistem lebih besar.
Selain itu, kata Yuddy, sinergi yang lebih kuat dalam berbagai bidang akan memberikan nilai tambah baik bagi Bank BJB maupun BPD lainnya.
Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KUB memungkinkan bank-bank kecil bernaung di dalam satu bank besar sebagai induknya. Dengan demikian, modal inti bank kecil tersebut cukup mencapai minimal Rp1 triliun.
“Sinergi terus kami perluas dalam berbagai bidang, termasuk menggarap bisnis-bisnis yang belum tersentuh sebelumnya karena keterbatasan izin operasional yang dimiliki, kemampuan BMPK [Batas Maksimum Pemberian Kredit], maupun infrastruktur teknologi," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (13/12/2022).
Yuddy menuturkan masih ada beberapa BPD lain yang kini tengah menjalin komunikasi dengan Bank BJB, termasuk dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Dia berharap kerja sama dapat terjalin dalam waktu dekat.
Saat ini, Bank BJB tercatat sebagai induk KUB dengan tiga anggota yakni Bank BJB Syariah, Bank Bengkulu, dan Bank Sulawesi Tenggara (Sultra).
Yuddy menyampaikan bahwa perseroan telah efektif melakukan setoran modal tahap pertama kepada Bank Bengkulu senilai Rp99,9 miliar. Hal tersebut membuat perseroan menggenggam 7,15 persen saham Bank Bengkulu.
Kepemilikan itu berpotensi meningkat karena berdasarkan perjanjian, perseroan akan melakukan setoran modal secara bertahap maksimal hingga Rp250 miliar kepada Bank Bengkulu.
Selain Bank Bengkulu, emiten berkode saham BJBR ini juga sudah bersepakat dengan Bank Sultra. Hal ini ditandai dengan penandatanganan letter of intent (LOI) pada 29 September 2022.
Secara terpisah, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai BPD di Indonesia dinilai perlu bekerja sama untuk dapat memanfaatkan potensi ekonomi keuangan ke depan.
“Dengan bekerja sama dengan BPD lain maka mereka bisa join teknologi, layanan lintas daerah, dan lain sebagainya,” kata Eko.
Menurutnya, BPD tidak begitu agresif bersaing dengan layanan bank berskala nasional karena terkendala permodalan. Untuk itu, kerja sama antara BPD dapat dilakukan dengan dukungan layanan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel