BPS: Impor Beras hingga November 2022 Capai 326.450 Ton, Broken Rice Mendominasi

Bisnis.com,15 Des 2022, 14:11 WIB
Penulis: Annasa Rizki Kamalina
Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menyampaikan rilis Berita Resmi Statistik, Kamis (15/12/2022)/YouTube

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan impor beras sepanjang Januari-November 2022 mencapai 326.450 ton. Impor beras tersebut didominasi oleh broken rice atau beras pecah.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah mengungkapkan bahwa dari total impor tersebut, broken rice atau beras untuk bahan baku industri dengan kode HS 10064090 itu mendominasi sebesar 87,15 persen.

“Impor beras Januari-November sebesar 326.450 ton didominasi oleh broken rice, other than of a kind used for animal feed [HS 10064090] dengan share 87,15 persen,” ungkapnya, Kamis (15/12/2022).

Lebih lanjut, Habibullah menerangkan bahwa 48,49 persen beras yang diimpor berasal dari India atau setara 157.970 ton, diikuti Pakistan sebesar 68.720 ton (21,05 persen), Thailand sebanyak 51.580 ton (15,80 persen), Vietnam sebanyak 44.340 ton (13,58 persen), dan negara lainnya sebanyak 3.850 ton (1,18 persen).

“Impor beras terbesar sepanjang Januari hingga November 2022 berasal dari India dengan volume 157.970 ton atau mencakup 48,39 persen dari total impor beras,” tambah Habibullah.

Bila melihat golongan barang berdasarkan HS 8 digit, selain broken rice, beras ketan atau glutinous rice dengan kode HS 10063030 menempati posisi kedua dengan impor terbanyak, yakni sebesar 26.230 ton.

Sementara dari jenis fragrant rice dengan kode HS 10063070 sebesar 7.100 ton, sedangkan untuk beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak golongan HS 10063099, terdapat impor sebanyak 6.550 ton.

Adapun, beras dari golongan kode HS 10063099 tersebut merupakan jenis beras yang dapat diimpor oleh Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik atau Perum Bulog, dengan catatan beras medium yang memiliki tingkat kepecahan 5 persen sampai 25 persen.

Meski demikian, Habibullah tidak dapat menyampaikan apakah beras sebesar 6.550 ton tersebut milik pemerintah atau milik BUMN/BUMD/perusahaan swasta.

“Saya belum tahu, konfirmasi ke sana [Perum Bulog], Bulog ada aturan sendiri harus kadar air sekian,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Denis Riantiza Meilanova
Terkini