Genjot Percepatan Akses Keuangan UMKM, OJK Luncurkan 3 Kebijakan Ini

Mendukung hal tersebut, Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Teguh Supangkat menjelaskan akan memfokuskan proses digitalisasi keuangan untuk memperlebar akses keuangan daerah khususnya sektor UMKM.

"Melalui tim percepatan akses dan keuangan daerah, OJK secara aktif melakukan monitoring dan koordinasi dalam bentuk pengembangan UMKM khusunya di daerah," pungkas Teguh dalam acara Daya Fest yang digelar oleh PT Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk. (BTPN), Jumat (16/12/2022).

Lebih lanjut, OJK juga mengeluarkan 3 kebijakan guna mendukung ekspansi UMKM diantaranya, business matching, kredit atau pembiayaan melawan rentenir (K/PMR) serta melurkan platform UMKM-MU.

Secara rinci Teguh menjelaskan, business matching merupakan agenda yang digelar OJK dalam mempertemukan pelaku UMKM dengan pembeli atau pemberi dana.

"Sementata kredit pembiayaan melawan rentenir adalah kredit yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan formal kepada pelaku UMKM dalam upaya mengurangi ketergantungan atau pengaruh emtitas kredit informal atau ilegal," pungkas Teguh.

Untuk diketahui, hingga saat ini K/PMR telah diimplementasikan oleh 76 tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) sebanyak 337.940 debitur dengan total kredit tersalurkan senilai Rp4,4 triliun.

Terakhir, UMKM-MU merupakan platform yang dikembangkan OJK untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam memperluas akses pasar digital.

Di samping itu, OJK turut berkomitmen untuk memacu akselerasi digital pada industri perbankan sebagai upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan pada sektor UMKM.

"Akselerasi digital perbankan juga diharapkam dapat meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mendorong perluasan inklusi keuangan termasuk menyasar umkm," tambah Teguh.

Ke depannya, OJK akan terus bersinergi bersama pemerintah, Bank Indonesia serta pemangku kepentingan UMKM lainnya dalam mempercepat realisasi target penyaluran kredit kepada UMKM.