Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut akan melakukan penyesuaian besaran anggaran belanja negara untuk Tahun Anggaran 2023 melalui automatic adjustment guna mendanai wacana program bantuan penanak nasi listrik (BNPL).
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno.
"Nah, apakah hal tersebut akan memengaruhi pembelian dan penyediaan dari rice cooker tersebut, saya pikir mungkin itu menjadi bagian yang terpengaruh oleh automatic adjustment tersebut," ungkap Eddy saat dihubungi Bisnis, dikutip Senin (19/12/2022).
Eddy menyebut, Kementerian ESDM merencanakan kebijakan automatic adjustment anggaran ini mencapai angka Rp300 miliar.
"Setahu saya akan ada automatic adjustment nanti tahun 2023 dari Kementerian ESDM, nilainya kalau nggak salah sekitar 300 miliar," imbuh Eddy.
Meskipun demikian, Eddy menyebut, pihaknya belum mendapatkan kepastian dan baru akan mengonfirmasi hal tersebut pada masa sidang DPR selanjutnya.
"Nanti hasilnya dan konfirmasinya akan kami tanyakan di sidang yang akan datang," tutur Eddy.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana untuk membagikan paket bantuan penanak nasi listrik senilai Rp500.000 kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 680.000 unit lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian ESDM tahun depan.
Rencana ini merupakan langkah untuk meningkatkan konsumsi listrik domestik yang diharapkan dapat menyentuh angka 42,84 gigawatt hour (GWh) atau setara dengan pembangkit 54,74 megawatt (MW).
Selain itu, berdasarkan hitung-hitungan Kementerian ESDM, program itu juga dapat menghemat subsidi LPG 3 kilogram (kg) yang mencapai Rp52,2 miliar dengan total biaya pengadaan Rp240 miliar tahun depan.
Adapun, pengurangan volume LPG 3 kg diperkirakan dapat mencapai 19.600 ton dan penghematan devisa sebesar US$26,88 juta.
Dalam upaya meningkatkan konsumsi listrik dan mengurangi ketergantungan impor LPG, pemerintah juga pernah mewacanakan untuk menjalankan program konversi kompor LPG ke kompor induksi. Pemerintah sempat berencana untuk memberikan paket kompor listrik senilai Rp1,8 juta yang ditargetkan kepada 300.000 masyarakat.
Namun, wacana ini urung dilakukan lantaran parlemen dan sebagian masyarakat mengajukan keberatan terhadap inisiatif program konversi tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel