Bisnis.com, MALANG — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi kunci dalam menghadapi tekanan global yang dapat berdampak pada stagflasi.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai APBD Kota Malang harus fokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga, penguatan perlinsos, fasilitasi peningkatan usaha mikro, kecil, dan ekraf melalui optimalisasi Malang Creative Center.
“Selain itu, APBD Kota Malang yang dikuasai tiga bidang saja, yaitu pendidikan (20 persen), kesehatan (15 persen), dan PUPR (15 persen), tentunya harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat,” ucapnya, Minggu (18/12/2022).
Penyerapan anggaran di awal tahun akan lebih berdampak untuk perekonomian Kota Malang. Oleh karena itulah, harus dihindari penyerapan anggaran yang besar di akhir tahun.
“APBD jangan diparkir di perbankan hanya untuk mengejar "cuan" deposito, tetapi harus segera disalurkan untuk berbagai program yang produktif,” kata Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.
Dia mengingatkan, APBD menjadi benteng yang akan menjaga rangsangan ekonomi terus bergairah, sehingga akselerasi belanja pemerintah harus terus digugah, jangan sampai terjebak dengan pola belanja seperti yang sudah-sudah.
Ketua ISEI Malang, Wildan Syafitri, menambahkan APBD selanjutnya harus dapat menjaga pemulihan yaitu mengurangi pengangguran, dan ketimpangan. Program harus dipastikan dapat diakses oleh kelompok bawah terutama menyangkut kebutuhan dasar.
Akselerasi, dia menegaskan, memerlukan respons yang cepat dan tepat pada sasaran/ prioritas kebijakan dengan outcome atau manfaat yang terukur. Tantangan lain yakni inflasi yang dapat menggerus daya beli masyarakat harus diantisipasi dengan kerja bersama disertai prediksi dan antisipasi yang tepat.
“Di sisi lain, program-program pengungkit pertumbuhan seperti ekonomi kreatif dan digitalisasi yang telah direncanakan manfaatnya harus terukur,” ucapnya.
Seperti diketahui, Pemkot Malang mendapatkan alokasi dana transfer sebesar Rp1,18 triliun pada 2023 yang difokuskan pemanfaatan untuk pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan Pemkot Malang siap untuk mengoptimalkan anggaran sesuai fokus yang telah ditentukan.
"Angka yang diterima sedikit lebih tinggi dari RAPBD yang proyeksinya Rp1,13 triliun. Sesuai arahan Bapak Presiden dan juga Ibu Gubernur, kami akan dorong fokus pemantapan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan," ujarnya.
APBN dan APBD, dia menegaskan, merupakan instrumen untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan. Oleh karenanya, akuntabilitas pemanfaatan anggaran harus terus ditingkatkan.(K24)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel