Jelang Tutup Tahun, Realisasi Belanja APBN 2022 Baru 87,5 Persen

Bisnis.com,20 Des 2022, 14:42 WIB
Penulis: Wibi Pangestu Pratama
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memaparkan keuangan negara dalam konferensi pers APBN Kita pada Selasa (20/12/2022). Dok. Youtube Kemenkeu RI.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi belanja apa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 tercatat baru 87,5 persen dari pagu. Artinya, pemerintah harus mengejar 12,5 persen yang harus direalisasikan hanya dalam dua pekan atau hingga 2022 berakhir. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa hingga 14 Desember 2022, realisasi belanja negara adalah senilai Rp2.717,6 triliun. Angka itu setara dengan 87,5 persen dari target belanja tahun ini senilai Rp3.106,4 triliun.

Dia menjabarkan bahwa dari total realisasi yang ada, Rp954,4 triliun di antaranya merupakan belanja kementerian dan lembaga (KL). Realisasi KL itu menjadi satu-satunya pos belanja yang sudah mencapai target APBN, yakni 100,9 persen dari pagu.

"[Belanja KL melebihi target] karena sepanjang 2022 kami memberikan berbagai tambahan anggaran di KL, terutama untuk membantu masyarakat, seperti di bantuan sosial yang bertujuan untuk mendukung stabilitas harga dan membantu masyarakat," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (20/12/2022).

Belanja non kementerian dan lembaga tercatat mencapai Rp1.013,5 triliun atau 74,7 persen terhadap targetnya. Pos belanja ini menjadi yang tertinggi dari keseluruhan belanja negara per 14 Desember 2022.

Belanja subsidi, yang menjadi bagian dari belanja non KL, tercatat mencapai Rp206,9 triliun per 14 Desember 2022. Jumlahnya naik 21,5 persen dari posisi tahun lalu, tetapi belum mencapai mandat pagu Rp283,7 triliun.

"Realisasi subsidi lebih tinggi dibandingkan 2021 karena peningkatan volume penyaluran barang bersubsidi serta kenaikan harga produk BBM dan LPG," katanya

Sri Mulyani menyebut realisasi transfer ke daerah (TKD) yang mencapai Rp749,7 triliun atau 93,2 persen dari target tahun ini. Sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran karena kepatuhan pemerintah daerah (pemda) yang meningkat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Feni Freycinetia Fitriani
Terkini