Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan harga jual listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT) dapat lebih kompetitif dari harga input kelistrikan batu bara.
Malahan, hitung-hitungan Jokowi menunjukkan harga jual listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) mestinya berada di kisaran US$2 sen per kilowatt hour (kWh) hingga US$4 sen per kWh.
Kalkulasi itu, kata Jokowi, dapat menopang komitmen pemerintah untuk menggandakan nilai tambah dari kegiatan hilirisasi mineral dan produk lainnya agar dapat kompetitif di pasar dunia. Apalagi, produk hasil pengolahan mendatang mesti bersaing dari sisi keberlanjutan.
“Saya sudah minta strategi hilirisasi ini harus dibuat dalam ekosistem besar didukung oleh energi hijau yang murah ini akan jadi product premium,” kata Jokowi saat membuka Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Jokowi mencontohkan, potensi harga jual listrik murah itu dapat diambil dari pengembangan PLTA Kayan Cascade di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.
Seperti diketahui, proyek PLTA dengan nilai investasi US$17 miliar atau setara Rp258,3 triliun (kurs Rp15.196) itu memiliki kapasitas 9.000 megawatt (MW) yang terbagi dalam 5 bendungan.
“Misalnya di Sungai Kayan, Sungai Memberamo hitung-hitungan yang saya pakai kalkulator saya nggak tahu mungkin berbeda dengan bapak ibu semuanya itu bisa mencapai 2 hingga 4 sen, jauh di bawah batu bara,” ujarnya.
Dengan demikian, dia berharap, pengembangan PLTA di Indonesia dapat diperluas untuk dapat menekan harga jual listrik di dalam negeri. Apalagi, keberadaan sungai yang potensial untuk pengembangan pembangkit relatif tersebar merata di seluruh kawasan.
“Kalau sungai-sungai yang lain kita lakukan yang sama, inilah kekuatan besar kita, hilirisasi didukung energi hijau. Sulitnya adalah pelaksanaannya,” ujarnya.
Sebelumnya, Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) meminta pemerintah untuk memberi penawaran harga jual listrik yang menarik untuk setiap pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) saat ini.
Wakil Ketua Umum Aspebindo, Fathul Nugroho, mengusulkan skema Feed-in-Tariff (FiT) dapat diakomodasi pemerintah berkaitan dengan penetapan harga jual listrik bersih di awal kontrak bersama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
“Tantangannya adalah harganya jadi kalau ini di-capping oleh PLN sekitar US$5,8 sen per kWh, kami menghitung keekonomiannya minimal US$6,8 sen per kWh, ini perlu semacam feed in tariff,” kata Fathul saat Rakernas II Aspebindo di Hotel The Dharmawangsa, Jakarta, Senin (19/12/2022).
Dengan demikian, Fathul mengatakan, harga jual listrik bersih yang dikembangkan pelaku usaha dapat lebih kompetitif di tengah permintaan dari industri pengguna yang naik signifikan saat ini.
“Seperti data center ini membutuhkan listrik yang banyak karena mereka mengejar tier 1 itu harus 100 persen EBT, itu jadi peluang buat kita bisa shifting jadi produsen listrik,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel