Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan kemungkinan pemberhentian kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akibat Pandemi Covid-19 akan berakhir 2022 ini. Sejalan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberkan strategi lanjutan yang akan diambil pada sektor keuangan menghadapi kenormalan baru itu.
Dalam agenda Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Ketua OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa menyikapi perbaikan kondisi ekonomi pasca-pandemi, sektor keuangan telah menetapkan kebijakan restrukturisasi kredit.
"Nah kalau di sektor keuangan yang kami lakukan sudah mengkonfirmasi hal itu [kebijakan pandemi], yaitu bahwa program restrukturisasi terkait pandemi sudah ada exit strategy-nya, jadi untuk sektor yang memang rawan memang tetap dikawal, seperti yg berkaitan dengan umkm, pariwisata, serta industri tertentu," pungkasnya di Jakarta pada Rabu (21/12/2022).
Lebih lanjut Mahendra menjelaskan, kinerja pada sektor lembaga keuangan dinilai mampu mendorong proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi sejalan dengan capaian pertumbuhan kredit perbankan yang tumbuh di level 11,9 persen dan pertumbuhan sektor pembiayaan mendekati 13 persen.
Berkenaan dengan hal tersebut, strategi lanjutan yang diimbau OJK terhadap lembaga keuangan yakni dengan meningkatkan kehati-hatian seraya tetap mempertimbangkan peningkatan pencadangan di tengah pertumbuhan profit perbankan.
"Pada saat yang sama, kami mewaspadai perkembangan global. Tahun depan race nya pelemahan ekonomi dan penurunan inflasi. dalam konteks itu, strategi kita kalau di sektor keuangan pada perbankan walaupun pemulihan kredit bagus, DPK bagus apalagi laba mencatat rekor tertinggi tapi kami ingin menyampaikan perbankan harus mewaspadai hal itu," tekan Mahendra.
Dalam proses mendorong motor pertumbuhan dalam negeri sebagaimana mandat Jokowi, OJK akan memacu sektor jasa keuangan indonesia untuk dapat memiliki kesadaran pada fokus yang sama.
"Jadi [perbankan] bukan hanya [fokus pada] aspek fiskal dan moneter saja, tapi sektor keuangan yg menjadi darah perekonomian juga harus dialirkan ke prioritas nasional, tadi antara lain adalah hilirisasi, lalu umkm, juga ekonomi hijau energi terbarukan dan tentu sektor ril," pungkas Mahendra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel