Bisnis.com, JAKARTA - Pengembangan mobil listrik mendapat dukungan pemerintah Malaysia. Negara kerajaan yang kini dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu berencana memperpanjang kebijakan keringanan pajak bagi kendaraan listrik.
Dilansir Bloomberg, Kamis (5/1/2022), Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Perubahan Iklim Malaysia Nik Nazmi Nik Ahmad menuturkan pihaknya berencana memperpanjang keringanan pajak kendaraan listrik. Pemerintah akan meminta persetujuan parlemen untuk memberi dukungan pajak bagi kendaraan listrik melalui anggaran negara yang akan diajukan Februari 2023 mendatang.
Menurutnya, keringanan pajak dapat memacu polisi kendaraan listrik dan menciptakan lingkungan yang lebih baik.
Dia menyebutkan, pemerintah Malaysia menargetkan akan memiliki 10.000 titik pengisian daya kendaraan listrik pada tahun 2025. Hingga akhir 20233, jumlah SPKLU di Malaysia baru tersebar di 900 titik saat ini.
Negara tetangga Indonesia itu juga memiliki aspirasi untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050 “Akan ada dorongan yang lebih besar dari pemerintah untuk memastikan kami mencapai target 10.000 titik,” katanya.
Sedangkan target anggaran negara yang mencakup subsidi pajak bagi kendaraan listrik ke parlemen Malaysia akan diserahkan pada 24 Februari 2023 mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel