Bisnis.com, JAKARTA - Pertemuan antara delapan petinggi partai politik (parpol) menghasilkan lima poin pernyataan sikap terkait polemik wacana penerapan sistem pemilu proporsional tertutup.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, para petinggi delapan parpol sengaja bertemu pada hari ini, Minggu (8/1/2023), untuk merespons wacana penerapan sistem pemilu proporsional tertutup.
Kedelapan parpol itu adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Hasilnya, mereka menyepakati lima poin pernyataan sikap. Pertama, mereka menolak penerapan sistem pemilu proporsional tertutup.
"Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (8/1/2023).
Mereka menganggap sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini merupakan wujud demokrasi terbaik untuk Indonesia. Oleh sebab itu, poin kedua, mereka ingin sistem pemilu tetap menggunakan proporsional terbuka.
"Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu," ujarnya.
Ketiga, mereka ingin Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menjalankan tugasnya sesuai UU Pemilu yang berlaku saat ini dan terus menjaga independensinya.
"Keempat, kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama," tegas Airlangga.
Kelima, kedelapan parpol sepakat berkompetisi secara sehat dan damai. Mereka, lanjutnya, berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi, jelang Pemilu 2024.
Dalam pertemuan delapan parpol itu, hadir Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Waketum NasDem Ahmad Ali, dan Waketum PPP Amir Uskara, sedangkan perwakilan Gerindra izin tak hadir .
Saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) sedang menyidangkan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 terkait sistem pemilu. Para pemohon, yang salah satunya kader PDI Perjuangan (PDIP), ingin agar sistem pemilu diubah dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.
Lewat sistem proporsional tertutup, masyarakat tak memilih langsung wakilnya di DPR dan DPRD. Masyarakat hanya mencoblos parpol dalam pemilu. Nantinya, parpol yang akan menunjuk kadernya untuk duduk di DPR dan DPRD sesuai perolehan suara mereka.
Dari sembilan parpol parlemen, hanya PDIP yang secara terang-terangan mendukung penerapan sistem proporsional tertutup. PDIP tak ikut dalam pertemuan delapan parpol ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel