Bisnis.com, JAKARTA - Pemimpin baru Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan, Wakil Presiden Lai Ching-te mengatakan bahwa Taiwan sudah merdeka, tidak perlu mendeklarasikan kemerdekaan.
Stasiun radio ICRT melaporkan pada Kamis (19/1/2023) dan mengonfirmasi pernyataan politisi tersebut.
"Taiwan sudah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, jadi tidak perlu mendeklarasikan kemerdekaan lebih lanjut," katanya, seperti dilansir dari TASS, Kamis (19/1/2023).
Dia menjelaskan bahwa hanya sebanyak 23 juta penduduk pulau itu yang dapat menentukan masa depan Taiwan. Lai Ching-te juga berjanji akan mempertahankan status quo di Selat Taiwan dan menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.
Dia menjabat sebagai ketua DPP dalam rapat komite tetapnya. Masa jabatannya akan berlangsung hingga 20 Mei 2024 ketika Taiwan akan melantik presiden berikutnya.
Sementara itu, hanya ada 14 negara yang mengakui kedaulatan Taiwan, termasuk beberapa negara Afrika, Amerika Latin, dan Oseania yang menerima bantuan keuangan dan ekonomi dari Taipei, serta Vatikan.
Taiwan telah diperintah oleh pemerintahan lokal sejak tahun 1949 ketika pasukan Kuomintang yang tersisa dipimpin oleh Chiang Kai-shek (1887-1975) melarikan diri ke pulau itu setelah menderita kekalahan dalam perang saudara di China.
Sejak saat itu, Taiwan melestarikan bendera dan beberapa simbol Republik China lainnya yang telah ada di daratan China sebelum Komunis berkuasa.
Beijing menganggap pulau itu sebagai salah satu provinsinya dan posisi ini didukung oleh sebagian besar negara, termasuk Rusia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel