Bisnis.com, SOLO - Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) mulai diberlakukan per 1 Januari 2023.
Sebelumnya, pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 menegaskan bahwa UMP 2023 mengalami kenaikan maksimal 10 persen.
Adapun kenaikan paling tinggi terjadi di Provinsi Sumatera Barat, yakni mencapai 9,15%. Sedangkan kenaikan terendah di maluku Utara yakni 4%.
Baca juga
Dengan adanya kenaikan ini, DKI Jakarta menjadi daerah dengan UMP paling tinggi dan Jawa Tengah yang paling rendah.
Berikut daftar UMP 2023:
- DKI Jakarta: Rp 4.901.798 (5,6 persen)
- Papua: Rp 3.864.696 (8,5 persen)
- Bangka Belitung: Rp 3.498.479 (7,15 persen)
- Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (5,24 persen)
- Aceh: Rp 3.413.666 (7,8 persen)
- Sumatra Selatan: Rp 3.404.177 (8,26 persen)
- Sulawesi Selatan: Rp 3.385.145 (6,9 persen)
- Papua Barat: Rp 3.282.000 (8,5 persen)
- Kepulauan Riau: Rp 3.279.194 (7,51 persen)
- Kalimantan Utara: Rp 3.251.702 (7,79 persen)
- Kalimantan Timur: Rp 3.201.396 (6,2 persen)
- Riau: Rp 3.191.662 (8,61 persen)
- Kalimantan Tengah: Rp 3.181.013 (8,84 persen)
- Kalimantan Selatan: Rp 3.149.977 (8,3 persen)
- Gorontalo: Rp 2.989.350 (6,74 persen)
- Maluku Utara: Rp 2.976.720 (4 persen)
- Jambi: Rp 2.943.000 (9,04 persen)
- Sulawesi Barat: Rp 2.871.794 (7,20 persen)
- Maluku: Rp 2.812.827 (7,39 persen)
- Sulawesi Tenggara: 2.758.948 (7,10 persen)
- Sumatera Barat: Rp 2.742.476 (9,15 persen)
- Bali: Rp 2.713.672 (7,81 persen)
- Sumatra Utara Rp 2.710.493 (7,45 persen)
- Banten Rp 2.661.280 (6,4 persen)
- Lampung Rp 2.633.284 (7,9 persen)
- Kalimantan Barat: Rp 2.608.601 (7,16 persen)
- Sulawesi Tengah: Rp 2.599.546 (8,73 persen)
- Bengkulu Rp 2.400.000 (8,1 persen)
- Nusa Tenggara Barat: Rp 2.371.407 (7,44 persen)
- Nusa Tenggara Timur: Rp 2.123.994 (7,54 persen)
- Jawa Timur Rp 2.040.244 (7,8 persen)
- Jawa Barat Rp 1.986.670 (7,8 persen)
- DI Yogyakarta Rp 1.981.782 (7,65 persen)
- Jawa Tengah Rp 1.958.169 (8,01 persen)
Adapun UMP untuk Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya mengikuti provinsi induk sebelum pemekaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel