Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi sepanjang 2023. Penegasan itu disampaikan setelah melakukan rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan dalam wadah paparan hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) hari ini, Selasa (31/1/2023).
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bahwa kebijakan moneter akan tetap berfokus untuk menjaga stabilitas di tengah ancaman perlambatan ekonomi global. Sementara itu, kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut, BI memperkuat kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas melalui penguatan kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan memperkuat kecukupan cadangan devisa," ujarnya dalam konferensi pers.
Perry menyampaikan bank sentral sejak Agustus 2022 telah menaikan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (B17DRR) secara terukur guna memastikan penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi.
Menurutnya, kenaikan suku bunga acuan sebesar 225 bps menjadi 5,75 persen pada Januari 2023 memadai untuk memastikan inflasi inti dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap berada dalam kisaran 3 persen plus minus 1 persen pada semester I/2023.
"Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan infasi barang impor diperkuat dengan operasi moneter valas, termasuk implementasi instrumen berupa Term Deposit valas dari Devisa Hasil Ekspor sesuai mekanisme pasar," ujarnya.
Perry juga menegaskan BI akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial secara akomodatif, inklusif, dan berkelanjutan dengan menyempurnakan ketentuan insentif melalui pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM).
Langkah tersebut, lanjutnya, untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan khususnya pada sektor prioritas yang belum pulih, kredit UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta kredit hijau. Seluruhnya ditempuh untuk mendukung pemulihan perekonomian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel