Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai perlu adanya kebijakan khusus dari pemerintah untuk menjaga keberlangsungan industri padat karya dalam negeri.
Ketua Umum HKI Sanny Iskandar berpendapat industri padat karya harus mendapat perlakuan khusus karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja.
“Pemerintah harus memberikan kebijakan khusus, misalnya soal formula upah minimum, ini tidak bisa disamakan dengan industri lainnya karena industri padat karya ini dia menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” ungkap Sanny dalam konferensi pers HKI, dikutip Jumat (2/2/2023).
Lantaran menyerap tenaga kerja yang banyak, menurut Sanny, industri padat karya akhirnya harus menjadi industri andalan Indonesia yang memiliki jumlah penduduk banyak. Sayangnya, dia menilai kebutuhan Indonesia terhadap lapangan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja ini tidak dibarengi dengan ketersediaan.
“Namun, kan kita sekarang mendapat tantangan dari negara-negara yang mungkin juga lebih fleksibel dalam kebijakan pemerintahnya” tambahnya.
Negara-negara tersebut, seperti Bangladesh dan Myanmar, yang menurut Sanny, juga mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang lebih produktif dalam bekerja.
“Jangan sampai industri padat karya kita ini terserap, pindah merelokasikan kegiatan usahanya ke negara-negara yang seperti itu,” tuturnya.
Hal tersebut, imbuhnya, akan menyebabkan terjadinya kerawanan sosial, serta banyaknya pekerja yang menganggur.
Seperti yang diberitakan Bisnis sebelumnya, industri padat karya tengah menghadapi masalah perontokan karyawan. Ini meliputi industri alas kaki dan industri tekstil sejak 2022 lalu.
Fenomena tersebut terjadi seiring melemahnya permintaan dari luar negeri sebagai dampak ketidakstabilan kondisi geopolitik akibat meletusnya perang Rusia- Ukraina.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel