Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan memberikan anggaran sebesar Rp219 miliar untuk pembangunan infrastrukur.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Suminto mengungkapkan bahwa anggaran tersebut disiapkan untuk Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) di IKN, salah satunya pembangunan rumah susun (Rusun) bagi apparatus sipil negara (ASN) yang akan segera pindah pada 2024 mendatang.
“Untuk ikn secara khusus kami telah menganggarkan dukungan pemerintah untuk KPBU di IKN sebesar Rp219 miliar pada tahun ini,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu dengan Komisi XI DPR, Selasa (7/2/2023).
Suminto menyampikan bahwa dari total anggaran tersebut, Rp170 miliar atau sekitar 77,6 persennya untuk fasilitas pendukung penerapan skema pendanaan untuk proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Adapun fasilitas pengembangann proyek diperuntukkan bagi 4 rusun prakarsa badan usaha, yaitu rusun ASN yang akan dibangun oleh Korea Land Housing, rusun ASN di North government WP 1A oleh Summarecon Agung.
Selain itu juga untuk pembangunan rusun hankam di WP 1A dan Rusun ASN di WP 1B prakarsa konsorsium CCFG-Risjadson Brunsfield Nusantara, serta rusun ASN di pemerintahan Barat WP 1A prakarsa Nindya Karya.
Adapun, Rp49 miliar anggaran lainnya untuk fasilitas pemanfaatan barang milik negara (BMN) atau pemindahtanganan BMN dalam rangaka IKN.
Selain Nindya Karya, ketiga perusahaan perumahan tersebut telah melakukan investasi di IKN dengan total US$2,71 miliar dan dapat menampung 14.500 orang.
Sementara itu, sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan pada tahun ini menargetkan prioritas Kemenpan-RB dalam persiapan perpindahan 11.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju IKN di Kalimantan Timur.
"Kami sudah tentukan target prioritas Kemenpan-RB ada tujuh, salah satunya persiapan perpindahan ASN ke IKN," ujarnya dalam Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, di Menara Danareksa, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel