Bisnis.com, JAKARTA – Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo buka suara soal kabar pemblokiran anggaran Kementerian Sosial untuk tahun 2023, yang diungkapkan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Dalam unggahannya di Twitter, Yustinus mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan pembahasan dengan unit eselon I di Kementerian Sosial. Dari hasil pertemuan itu, terdapat sejumlah poin terkait dengan kabar pemblokiran tersebut.
Pertama, pemblokiran anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp412 miliar terdiri atas pemblokiran reguler dan pemblokiran terkait kebijakan Automatic Adjustment (AA).
“Pemblokiran reguler disebabkan belum dilengkapinya dokumen dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan [PMK] 208/2019 dan Perdirjen Anggaran no PER-4/AG/2022,” kata Yustinus dikutip pada Kamis (9/2/2023).
Kedua, lanjutnya, pemblokiran anggaran Kemensos terkait kebijakan AA sebesar Rp314 miliar merupakan usulan dari Kemensos. Hal ini berdasarkan pada prioritas anggaran yang paling rendah, selaras dengan surat Menteri Keuangan No S-1040/MK.02/2022.
Yustinus menambahkan penting diketahui bahwa anggaran bansos untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako tidak termasuk dalam anggaran yang diblokir Kemenkeu.
“Anggaran bansos untuk PKH sebesar Rp28,71 triliun dan untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat [KPM] dan Kartu Sembako sebesar Rp45,12 triliun untuk 18,8 juta KPM tahun anggaran 2023 tidak termasuk dalam anggaran yang diblokir ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini mengeluhkan adanya Rp412 miliar dana anggaran yang hingga kini masih diblokir oleh Kemenkeu. Adapun dana itu masuk dalam anggaran Kemensos untuk tahun 2023 senilai Rp78,1 triliun.
“Jadi, [anggaran 2023] turun sekitar Rp300 miliar, kemudian ini diblokir Rp412 miliar sendiri, sudah diblokir di awal,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu (8/2/2023).
Dia mengungkapkan bahwa untuk pembukaan blokir anggaran, rapat dapat berlangsung hingga dini hari dan memakan banyak waktu. Risma menyatakan telah menyampaikan keluhan tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Saya sudah sampaikan ke Menkeu, ‘Bu kalau sudah disetujui DPR, mestinya kita bisa jalan.’ Ini termasuk bansos [bantuan sosial] lho kami diblokir Rp400-an miliar ini,” ujarnya.
Pemblokiran anggaran turut memengaruhi kinerja Kemensos sepanjang tahun lalu. Untuk program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau Pena, misalnya, hanya membukukan realisasi sebesar Rp26,68 miliar atau hanya 52,31 persen dari total anggaran Rp51 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel