Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan sembilan tahapan langkah untuk menyehatkan 65 persen dana pensiun pelat merah yang dalam kondisi memprihatinkan. Total defisit dana pensiun BUMN ini mencapai Rp9,8 triliun.
Menteri BUMN Erick Thohir dalam paparannya di Komisi VI DPR RI menyebutkan upaya mengurai permasalahan dana pensiun perusahaan milik negara telah dilakukan sejak September 2022. Untuk itu, target akhir dari penyehatan ini adalah terbitnya panduan pengelolaan dana pensiun yang benar.
"Jangan sampai dapen [BUMN terjerat] investasi bodong," katanya di gedung DPR, Senin (13/2/2023).
Menurut Erick, atas kondisi memprihatinkan sebagian besar dana pensiun BUMN saat ini pihaknya pun mendorong transformasi untuk segera dilakukan. Pasalnya dia tidak ingin para pensiunan BUMN tidak bisa menerima manfaat apabila perusahaan dapen dikelola dengan baik.
“Kami ingin mendorong transformasi dana pensiun harus dilakukan agar penerimaan manfaat dapat terjamin, para pensiunan BUMN yang jumlahnya akan semakin besar ke depan. Lalu kami harapkan transformasi dana pensiun mendapatkan dampak positif,” kata Erick dalam rapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (13/2/2023).
Dia mengatakan upaya transformasi dapen telah dilakukan BUMN melalui perbaikan dan optimalisasi pengelolaan dana pensiun. Pihaknya pada September 2022 telah mengeluarkan surat arahan untuk menjalankan uji tuntas dapen yang harus dipimpin oleh Direktur Keuangan dan Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) masing-masing BUMN.
“Jadi ada peran serta BUMN sendiri melihat dana pensiunannya. Bukan dikelola murni oleh pensiuanan, sehingga tidak ada profesionalisme yang berakibat pada masalah di kemudian hari,” katanya.
Pada Oktober 2022, pihaknya telah menjalankan uji tuntas dan sosialisasi kepada seluruh dapen, juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian pada November 2022, memasukan pengelolaan Dapen Manfaat Pasti ke dalam aspirasi pemegang saham.
Pada Januari 2023, Kementerian BUMN memasukkan penyehatan Dapen ke dalam kontrak manajemen. Kemudian rencana yang akan dilakukan ke depan antara lain, review komprehensif terhadap dapen MP BUMN pada Februari 2023. Lalu menyusun petunjuk teknis untuk tata kelola dapen yang baik pada Februari-Maret 2023.
“Jangan sampai investasi yang dilakukan invetasi bodong lagi, ini muter-muter di situ saja,” kata Erick.
Pada Maret 2023, masing-masing BUMN direncanakan untuk menyusun rencana roadmap penyehatan keuangan. Terakhir sesuai roadmap, implementasi penyehatan dan monitoring program.
“Kita melihat lampunya sudah mulai kuning, tiba-tiba ada issue ini, kasus lama bukan kasus baru, makanya serius memperbaiki ini,” tandas Erick.
Sembilan langkah penyehatan Dapen oleh Kementerian BUMN./Tangkap layar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel