Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa smelter atau fasilitas pemurnian mineral di Indonesia mayoritas dimiliki oleh asing.
Menurut Bahlil, hal tersebut dikarenakan perbankan dalam negeri belum bersungguh-sungguh membiayai pembangunan smelter. Sementara itu, di sisi lain, asing mendapatkan pembiayaan dari perbankan luar negeri dengan ekuitas 10 persen.
Selain didukung dari segi pendanaan, dia juga menyatakan bahwa asing memiliki teknologi dalam pembangunan smelter. Oleh karena itu, Bahlil menegaskan bahwa keliru jika izin pertambangan diberikan kepada asing.
Bahlil mengatakan sebagian besar izin usaha pertambangan (IUP) saat ini dimiliki oleh orang Indonesia. Akan tetapi tidak untuk smelter.
“Jadi, keliru jika orang mengatakan IUP ini dikasih ke asing, tidak benar itu, yang benar itu smelternya asing,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (16/2/2023).
Dia mengatakan bahwa kredit di Indonesia mencapai sekitar Rp7.000 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp500 triliun hingga Rp600 triliun diperkirakan mengalir ke luar negeri, sementara rasio pembiayaan untuk UMKM di dalam negeri tidak mencapai 19 persen.
“Berarti Rp5.000 triliun lebih yang kredit lending di sektor lain. Cek berapa untuk sektor hilirisasi. Jadi ini kesalahan kita juga karena itu agar bisa jalan, pemerintah ingin smelter ini milik orang Indonesia, maka yang harus dilakukan adalah segera lakukan relaksasi di perbankan,” tuturnya.
Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dikutip dari Data Indonesia, ada 21 fasilitas pemurnian mineral atau smelter di Indonesia hingga 2021. Mayoritas smelter yang telah terbangun untuk pemurnian nikel dengan jumlah 15 unit.
Dalam kesempatan sebelumnya, Bahlil menyatakan bahwa dibutuhkan kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan lembaga jasa keuangan untuk mendorong pembangunan smelter.
Pemerintah diketahui tengah fokus pada investasi hilirisasi dari 8 sektor prioritas dan 21 komoditas yang diperkirakan memiliki potensi nilai investasi sebesar US$545,3 miliar
Delapan sektor prioritas tersebut adalah mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, serta kehutanan.
Perinciannya, investasi dari mineral dan batubara mencapai US$427,1 miliar, sedangkan minyak dan gas bumi US$67,6 miliar. Selanjutnya, sektor perkebunan, kelautan, perikanan, dan kelautan memiliki proyeksi nilai investasi sebesar US$50,6 miliar.
Sementara itu, 21 komoditas yang dimaksud mencakup batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, aspal, minyak bumi, gas, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, getah pinus, udang, perikanan, rumput laut, dan garam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel