Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN mengeluarkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Rent to Own (RTO) dan KPR Staircasing Shared Ownership (SSO) untuk bisa memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian terjangkau.
Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan skema KPR RTO telah menjaring 2 perusahaan yang mengajukan minat kerja sama dengan BTN untuk memberikan layanan sewa hunian kepada masyarakat.
"RTO saat ini sudah kerja sama dengan dua perusahaan yang akan melakukan penyewaan kepada masyarakat," kata Hirwandi, dikutip Jumat (17/2/2023).
Sebagaimana diketahui Rent to Own merupakan produk dari BTN yang menawarkan skema sewa rumah sekaligus menabung untuk down payment (DP) pembelian hunian tersebut.
Skema ini ditujukan untuk para pekerja informal melalui saving plan dengan BP Tapera. Program ini menjadi salah satu fokus pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pekerja dengan penghasilan Rp7-12 juta yang tidak mendapat fasilitas subsidi, namun tidak mampu membeli rumah komersial.
"Yang ini perkembangannya tentu kerjasama dengan 2 perusahaan beserta developer akan terus ditingkatkan dan saat ini lebih kurang 20-30 berminat mengikuti program ini," ujarnya.
Sementara itu, untuk KPR SSO diarahkan untuk masyarakat perkotaan yang diarahkan menyerap hunian vertikal.
Produk ini menggunakan konsep share to equity. Artinya, kepemilikan hunian dibagi dua antara konsumen dengan penjual unit selama masa cicilan berlangsung.
"Untuk KPR SSO ini, ada porsinya KPR dan ada porsi equity dalam hal ini BP Tapera. Ada 2 kewajiban dari debitur atau nasabah, pertama dari sisi angsuran KPR dan sewanya," jelasnya.
Namun, skema tersebut masih dalam tahap penggodokan pemerintah dan stakeholders terkait, termasuk BTN, Kementerian PUPR, dan BP Tapera untuk finalisasi sistem agar dapat dijalankan.
"Benefit sistem ini bagi pemerintah tentu akan menambah unit yang bisa disalurkan. Dari sisi pasar menggunakan suku bunga pasar dan kita bisa lakukan sekuritisasi ke depan," tandasnya.
Di samping itu, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo menegaskan terkait dengan KPR RTO yang merupakan salah satu upaya BTN untuk membantu pemerintah mengentaskan persoalan bakclog housing yang masih di angka 12,7 juta.
Dalam hal ini, BTN berkontribusi dari sisi pembiayaan yang disebutnya sebagai creative financing dengan memberikan kesempatan bagi calon pembeli rumah untuk menyewa sebelum mengambil KPR.
"Ini kerja sama BTN dengan pemilik properti untuk menyewakan dulu untuk waktu tertentu sehingga pada saat akhir dari kontrak itu nasabah atau konsumen punya dana yang cukup untuk uang muka," tuturnya.
Pasalnya, menurut Haru, jika skema ini tidak dikembangkan maka potensi kepemilikan rumah oleh masyarakat semakin terhambat. Konsumen yang mengambil skema RTO, dapat menempati rumah dengan status sewa untuk kemudian menjadi hak milik melalui KPR dengan bunga pasar (non-subsidi).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel