Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan insentif kendaraan listrik yang disiapkan pemerintah jauh lebih kompetitif jika dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara (Asean), seperti Thailand dan Vietnam.
Luhut mengatakan, pemerintah berencana untuk menyisipkan sejumlah insentif tambahan yang tidak ditawarkan Thailand untuk mendorong investasi serta penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri mendatang.
“Pajak kita kurangi juga tapi tidak cukup dari 11 persen jadi 1 persen, itu masih kalah sama Thailand, jadi kita masih kasih insentif lain,” kata Luhut saat ditemui di Gedung Kementerian Menko Marves, Senin (20/2/2023).
Luhut berharap posisi insentif yang lebih kompetitif di kawasan Asean itu dapat membuka peluang ekspor kendaraan listrik ke pasar China mendatang. Dengan demikian, daya tawar Indonesia bakal jauh lebih kuat untuk investasi baterai hingga kendaraan listrik di kawasan Asean.
Nantinya, insentif itu akan langsung diberikan kepada industri atau pabrikan kendaraan listrik terkait yang berinvestasi di Indonesia.
Rencananya insentif itu diberikan berupa subsidi pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta per unit dan konversi motor konvensional menjadi motor listrik di kisaran Rp5 juta per unit.
Di sisi lain, pemerintah juga berencana untuk memangkas pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen pembelian mobil listrik menjadi 1 persen.
“Kalau tidak melakukan ini kita nanti berhenti pada prekursor dengan katoda saja, jadi nanti tidak ada lithium baterai karena nggak ada mobil listrik,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan kebijakan subsidi kendaraan listrik akan menyasar sepeda motor terlebih dulu. Untuk mobil listrik, pemerintah masih meninjau ulang niatan tersebut.
Presiden Jokowi mengatakan, jika mobil listrik diberikan insentif saat ini, maka akan membuat antrean permintaan menjadi lebih panjang. Singkatnya, Presiden menyebutkan jika insentif dikucurkan saat ini, maka tenggat inden produk akan semakin panjang.
"Tadi yang mobil-mobil listrik saya tanya antrenya ada yang setahun indennya. Apalagi diberi insentif. Tetapi tetap dalam perhitungan dan kalkulasi nanti," kata Jokowi dalam ajang IIMS 2023, Kamis (16/2/2023).
Lebih lanjut, saat ditanya pembaruan mengenai realisasi subsidi kendaraan listrik. Jokowi menyampaikan, hingga saat ini masih dalam proses hitung-hitungan oleh Kementerian Keuangan.
"Insentif masih dihitung terus oleh Kementerian Keuangan. Berapa untuk mobilnya dan berapa untuk motor berapa. Tetapi tentu saja yang didahulukan akan yang motor dulu," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel