Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) berpendapat skema bisnis pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik atau power wheeling bakal membuka luas peluang investasi swasta pada pembangkit energi baru terbarukan (EBT) mendatang.
Keyakinan itu didorong oleh permintaan konsumen industri yang tumbuh signifikan untuk listrik berbasis EBT yang berasal dari sejumlah perusahaan multinasional, seperti Nike, Adidas, Coca-cola, H&M, Nestle, dan lainnya.
Penggunaan jaringan transmisi dan distribusi milik PLN oleh konsumen, khususnya industri dan produsen listrik, diyakini akan meningkatkan penetrasi EBT di dalam sistem kelistrikan umum.
“Sebagai konsumen besar, tentunya PLN akan merespons dengan baik permintaan dari industri tersebut, apalagi hal itu terkait dengan kelangsungan industri di Tanah Air. Pertanyaan berikutnya adalah sinergi apa yang dapat membantu PLN memenuhi permintaan listrik EBT tersebut,” kata Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang melalui siaran pers, dikutip Selasa (21/2/2023).
Menurut Arthur, sisi permintaan untuk listrik dari EBT bakal meningkat drastis. PLN dan pemerintah sebagai regulator dapat mendukung transisi itu dengan memastikan aspek pasokan juga terjaga.
Dengan demikian, kata dia, dinamika permintaan listrik EBT dari industri memerlukan fleksibilitas dalam pengembangannya dari sisi pasokan yang seringkali menjadi tantangan bagi produsen listrik.
“Skema power wheeling selayaknya menjadi salah satu opsi dalam upaya memastikan adanya suplai yang fleksibel dengan mekanisme renewable purchase obligations (RPO),” kata dia.
RPO merupakan kewajiban distributor listrik pusat untuk mengalokasikan sebagian listriknya bersumber dari energi terbarukan. Dengan adanya RPO, investor akan lebih mudah masuk karena adanya kepastian pasokan energi bersih sehingga transisi energi dapat terakselerasi dengan optimal.
Dia berpendapat PLN bersama dengan independent power producer (IPP) perlu melakukan diskusi dan koordinasi dalam upaya bersama pembangunan dan pengadaan listrik EBT tersebut.
“Perlu adanya peninjauan kembali terhadap RUPTL [Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik] dalam menjawab dinamika baru demand industri atas listrik EBT,” kata dia.
Seperti diketahui, skema power wheeling yang sempat diusulkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu belakangan ditarik lantaran mendapat evaluasi dari otoritas fiskal pada akhir tahun lalu.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beralasan skema bisnis itu justru berpotensi untuk merugikan keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN di tengah kondisi kelebihan pasokan listrik saat ini.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan pemerintah meminta PLN untuk meningkatkan bauran energi bersih mereka setelah ketetapan power wheeling ditarik dari inisiatif usulan perundang-undangan tersebut.
“Posisi pemerintah sih tidak ada power wheeling, tapi adalah kewajiban untuk menyediakan energi baru dan bersih ke dalam sistem,” kata Arifin saat ditemui selepas rapat pembahasan DIM RUU EB-ET di DPR, Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel