Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah menghubungi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformai Birokrasi (Menteri PAN RB) Azwar Anas untuk segera menindaklanjuti penyelesaian persoalan tenaga honorer di daerah.
"Tadi pagi Saya telepon Menteri PANRB bahwa urusan itu [status honorer] masih digodok. Saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik karena masih ada di provinsi, ribuan [tenaga honorer], di kabupaten/kota ratusan [orang]. Itu juga angka angka yang perlu kita pikirkan bersama," ujarnya dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023, di Balikpapan, Kamis (23/2/2023).
Jokowi juga mengaku heran karena saat dirinya menjadi Wali Kota Solo, tak ada lagi tenaga honorer. Menurutnya, persoalan ini harus segera dicarikan solusi.
Dilansir dari laman APPSI, penghapusan tenaga honorer di Indonesia masih menjadi perhatian Gubernur Isran Noor hingga saat ini. Orang nomor satu di Provinsi Kalimantan Timur itu menolak tegas atas keputusan yang dibuat Pemerintah Pusat.
Pernyataan itu disampaikan Isran Noor sesaat setelah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) masa bakti 2022-2023 menggantikan Anies Rasyid Baswedan pada Rabu (26/10/2022) malam.
Didepan kepala daerah se-Indonesia yang hadir di Ballroom Hotel Novotel Jalan Brigjen Ery Suparjan, Klandasan Ulu, Kota Balikpapan. Ia meminta pusat untuk memikirkan dulu dampak yang terjadi akibat penghapusan tenaga honorer itu. Penghapusan ini pun dirasa Isran Noor perlu dibahas bersama seluruh anggota APPSI.
“Dipikir-pikir lah, jangan asal hapus honor itu,” ungkapnya dalam acara Pra-Rapat Kerja Nasional APPSI.
Menurutnya, penghapusan tenaga honorer akan berdampak kepada lebih dari empat juta orang dengan asumsi satu tenaga honor menghidupi satu istri dan dua anak.
“Bisa dibayangkan kalau dihapus itu honor. Padahal tenaganya dibutuhkan oleh kita semua,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel