Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil PT Pertamina (Persero) untuk menindaklanjuti insiden kebakaran Depo BBM Plumpang, Jakarta Utara.
Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto, mengungkapkan Depo Pertamina Plumpang sebelumnya telah dinyatakan kategori bahaya satu.
Sugeng menuturkan pihaknya telah berulang kali meminta Pertamina atau pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk mengaudit ulang seluruh fasilitas BBM di Indonesia, terutama kilang minyak.
“Kami Komisi VII DPR sudah berulang-ulang, bahkan dua tahun lalu khusus untuk depo Plumpang itu sudah kita nyatakan istilahnya bahaya satu sehingga harus dipindahkan,” kata Sugeng dalam keterangan resmi, Senin (6/4/2023).
Dia menambahkan, umur kilang atau tangki timbun di Plumpang dibangun sejak 1970, sehingga sudah termasuk dalam kategori tua. Adanya perubahan iklim yang sangat ekstrem, membuat standar variabel keamanan harus ditinjau ulang.
Sugeng menyayangkan kejadian kebakaran di Depo BBM Plumpang kembali terulang setelah sebelumnya terbakar pada 2009.
Dia mengatakan Komisi VII DPR akan memanggil Pertamina untuk memberi laporan secara komprehensif terkait insiden yang menewaskan 19 orang tersebut.
“Akan kita panggil seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kilang ini, yang sudah tentu adalah Pertamina, untuk bertanggung jawab melebihi yang lain,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Plt. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera menyiapkan solusi keamanan bagi Depo BBM Plumpang milik Pertamina dan masyarakat.
Jokowi mengatakan terdapat dua opsi untuk pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) Depo BBM Plumpang yakni dengan memindahkan fasilitas tersebut ke tempat baru atau merelokasi permukiman penduduk yang dekat dari lokasi.
“Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya,” kata Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (5/3/2023).
Jokowi mengatakan, solusi terkait persoalan Depo BBM Plumpang akan diselesaikan Pertamina dan Pemprov DKI Jakarta dalam satu atau dua hari ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel