Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah bergulirkan kasus Rafael Alun Trisambodo yang membuat gaya hidup mewah pejabat disorot, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi semangat masyarakat Indonesia untuk tetap melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Pemerintah mencatat sebanyak 6,6 juta wajib pajak telah melapor SPT hingga 9 Maret 2023. Jumlah tersebut meningkat dari capaian periode yang sama pada tahun lalu, yang mencapai 5,4 juta pelaporan SPT.
“Kenaikan tersebut menunjukkan adanya semangat masyarakat untuk menyampaikan SPT lebih awal. Ini yang saya senang,” kata Jokowi saat melakukan kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, Kamis (9/3/2023).
Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau pelaksanaan pelayanan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak di Kantor Pajak Surakarta.
Pada kesempatan tersebut, dia mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera menyampaikan SPT Tahunan paling lambat 31 Maret 2023.
Kewajiban pelaporan SPT kata dia merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilakukan wajib pajak sebagai komitmen bersama warga negara.
“Karena apa? Karena penerimaan negara dari pajak kita harapkan bisa nanti kita pakai untuk subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, untuk dana desa, untuk bantuan sosial, untuk membangun jalan, untuk membangun pelabuhan, untuk memperbaiki jalan itu semua dari penerimaan pajak yang kita dapatkan,” kata dia.
Jokowi pun menunjukkan bukti penerimaan SPT Tahunan yang telah disampaikannya secara e-filing. “Nih, sudah [menyampaikan SPT Tahunan],” ujar dia.
Jokowi turut didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa, dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.
Sebelumnya, Jokowi menilai wajar masyarakat kecewa akibat kasus yang menyeret pejabat pajak. “Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian perilaku aparatnya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis,” tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel