Bisnis.com, JAKARTA - Otorita Ibu Kota Negara (IKN) menyatakan kehadiran regulasi dari pemerintah merupakan salah satu cara untuk memberikan jaminan keberlanjutan program pembangunan IKN Nusantara.
Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya menjelaskan, pemerintah telah menjamin program pembangunan ibu kota baru, meski terjadi transisi pemerintahan baru pada tahun depan. Dia memastikan pembangunan IKN Nusantara akan tetap berjalan sesuai dengan rencana.
"Pada prinsipnya jaminan itu ada di regulasi, sepanjang regulasi sudah ditetapkan dan itu sudah menjadi produk hukum yang harus dijalankan oleh instansi terkait, tidak cuma Otoritas IKN untuk menjalankan," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (12/3/2023).
Jaka menuturkan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 yang telah memberikan kepastian dan juga daya tarik untuk para pelaku usaha terlibat dalam proses pembangunan.
Menurut dia, insentif-insentif yang diberikan pemerintah dirasa telah mengakomodir masukan dari pelaku usaha. Pasalnya, dalam proses pembuatannya pemerintah telah melibatkan konsultasi publik dan juga Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
"Jika ada yang dirasakan kurang tentunya masyarakat [termasuk pengusaha] dapat memberikan masukan langsung kepada pemerintah untuk perbaikannya," jelasnya.
Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan, diterbitkannya PP Nomor 12 Tahun 2023 ditujukan untuk menggerakan investasi sektor swasta di IKN Nusantara. Pasalnya, pemerintah mengandalkan 80 persen modal swasta untuk pembangunan IKN nusantara, sedangkan 20 persen sisanya akan dipenuhi dari APBN.
“Ini [Peraturan Pemerintah] adalah salah satu alat yang bisa kita manfaatkan untuk menarik minat mereka [investor],” kata Dhony.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel