Bisnis.com, NGAWI — Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Kediri mewaspadai beberapa komoditas strategis dan volatile, seperti beras, bawang merah, telur, cabai rawit, yang kerap mengalami kenaikan harga sehingga dapat memicu inflasi pada Ramadan tahun ini.
Kepala Perwakilan BI Kediri, M. Choirur Rofiq, mengatakan kenaikan beberapa komoditas strategis pada Ramadan perlu diantisipasi. Caranya berbagai stakeholder seperti BI dengan pemda dan Bulog perlu duduk bersama.
“Jika diketahui penyebab naiknya beberapa komoditas tertentu, maka bisa diketahui cara mengatasinya. Contohnya dengan peningkatan subsidi ongkos angkut, operasi pasar, dan lainnya,” katanya di sela-sela Kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Ngawi, Rabu (15/3/2023).
Jika diperlukan, kata dia, bisa mendorong korporasi seperti perbankan untuk ikut gotong-royong dengan melakukan pasar murah sehingga dapat menekan harga-harga komoditas pangan strategis. Namun berkaca pada 2022, inflasi di Kota Kediri dan Kota Madiun pada tahun ini dapat terjaga rendah, termasuk saat memasuki Ramadan dan Idulfitri.
Pada 2022, inflasi di Kota Kediri dan Kota Madiun masing-masing sebesar 5,76 persen (yoy) dan 5,80 persen (yoy) di tengah tantangan kenaikan harga BBM dan gejolak krisis pangan serta energi global. “Angka tersebut lebih rendah dari prakiraan awal karena respons cepat kita semua,” ucapnya.
Pada Februari 2023, inflasi Kota Kediri dan Kota Madiun tercatat melandai menjadi 5,55 persen (yoy) dan 5,70 persen (yoy), dan terus kita upayakan dapat kembali ke level 3 persen ± 1 persen sebagai target inflasi nasional pada 2023.
Salah satu yang dapat menjaga angka stabilitas inflasi di Kota Kediri dan Madiun a.l karena daerah tetangga merupakan penghasil komoditas pangan strategis, yakni Kab. Ngawi yang menjadi sentra padi terbesar di Jawa Timur dengan produksi mencapai 818.620 ton gabah kering gliling (GKG).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jatim, Dydik Rudy Prasetya, mencatat beras perlu diwaspadai sebagai penyumbang inflasi. Di satu sisi produksi beras memang meningkat, namun dengan naiknya biaya produksi maka dikhawatirkan akan meningkatkan harganya. Oleh karena itulah, TPID perlu melakukan pemantauan di tingkat petani, produsen, dan pedagang sehingga harga beras dapat dijaga tetap stabil.
Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, mengingatkan bagaimanapun inflasi yang tinggi berdampak negatif dan sistemik bagi ekonomi sehingga harus tetap dijaga rendah.
Khusus untuk padi, dia mengingatkan, petani memang dapat meningkatkan produksi padi, namun dengan biaya produksi yang tinggi, maka menjadi masalah bagi petani. “Petani harus tetap dijaga kesejahteraanya,” ujarnya.
Dydik meyakinkan, pemerintah sudah memikirkan kesejahteraan petani dengan merivisi HPP beras menjadi Rp5.000/kg untuk GKP, sedangkan beras Rp9.950/kg. “Kenyataannya, petani di Ngawi sudah mampu menjual GKP di atas HPP, yakni antara Rp5.700/kg-Rp6.100/kg,” ujarnya.
Untuk pupuk bersubsidi, dia meyakinkan, pasokannya sebenarnya mencapai 92 persen, sedangkan NPK memang baru 58 persen. Solusinya, petani bisa mengganti dengan pupuk organik.(K24)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel