Bisnis.com, JAKARTA - Ketua parlemen Rusia mengusulkan pelarangan kegiatan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) setelah pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin, dengan tuduhan melakukan kejahatan perang.
Sekutu Putin Vyacheslav Volodin mengatakan undang-undang (UU) Rusia harus diubah untuk melarang aktivitas ICC di Moskow dan menghukum siapa pun yang memberikan bantuan dan dukungan kepada ICC.
"Penting untuk menyusun amandemen UU yang melarang aktivitas ICC di wilayah negara kita," kata Volodin Dilansir dari Reuters pada Sabtu (25/3/2023).
Volodin mengatakan Amerika Serikat (AS) telah membuat UU untuk mencegah warganya diadili di pengadilan Den Haag dan Rusia harus melanjutkan upaya tersebut.
Ancamannya, setiap bantuan atau dukungan untuk ICC di dalam Rusia harus dihukum berdasarkan hukum.
Seperti diketahui, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan awal Maret yang menuduh Putin melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi ratusan anak dari Ukraina secara ilegal.
Dikatakan ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Putin memikul tanggung jawab pidana individu.
Para pejabat Rusia telah memperingatkan setiap upaya untuk menangkap akan dianggap sebagai deklarasi perang melawan kekuatan nuklir terbesar di dunia.
Dalam surat perintah pertamanya untuk Ukraina, ICC menyerukan penangkapan Putin atas dugaan deportasi anak-anak secara tidak sah dan pemindahan orang secara tidak sah dari wilayah Ukraina ke Federasi Rusia sejak 24 Februari 2022.
Kremlin menjelaskan surat perintah penangkapan ICC adalah keputusan yang sangat partisan, tetapi tidak ada artinya bagi Rusia.
Para pejabat Rusia menyangkal adanya kejahatan perang di Ukraina dan mengatakan Barat telah mengabaikan apa yang mereka katakan sebagai kejahatan perang Ukraina.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel