Bisnis.com, JAKARTA – Anak usaha PT Bakrie & Brothers (BNBR), PT VKTR Teknologi Mobilitas (VKTR) mengapresiasi subsidi yang akan menyasar bus listrik. Namun, program ini dinilai masih belum harmonis dalam kebijakan regulasi bea masuk.
Chief Executive Officer VKTR, Gilarsi Wahyu Setijono mengatakan bahwa pihaknya memang sudah menunggu program subsidi kendaraan listrik untuk bus. Akan tetapi masih terganjal bea masuk impor yang dikenakan untuk komponen bus listrik, yakni sebesar 35 persen.
“Bagus sekali, kami menunggu-nunggu itu, tapi ada catatan untuk implementasi TKDN sampai 40 persen kan masih banyak komponen yang harus impor. Nah, sayangnya masih ada yang tidak harmonis di aturan bea masuk. Jadi kalau saya impor bea masuk dengan CBU [completely build-up] 5 persen, tetapi kalau impor, contohnya sasis harus membayar 35 persen,” kata Gilarsi kepada Bisnis, dikutip Minggu (26/3/2023).
Dia mengakui bahwa untuk saat ini komponen utama bus belum memungkinkan untuk diproduksi secara lokal. Oleh karenanya, perlu setidaknya keringanan bea masuk untuk impor per komponen bus listrik.
Meskipun begitu, Gilarsi paham betul bahwa memang regulasi ini perlu waktu untuk penyesuaian. Dia tetap mengapresiasi pemerintah dalam upaya memberikan bantuan pada pembelian kendaraan listrik.
“Kelihatanya butuh waktu untuk penyesuaian, tetapi saya menghargai niat baik pemerintah pada elektrifikasi transportasi, ini bagus sekali idenya, hanya tanpa disadari masih ada beberapa hal kaya tumpeng tindih, belum harmonis,” ujarnya,
Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengumumkan pembelian mobil listrik dan bus listrik akan mendapatkan insentif berupa pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani. Dia menyatakan bahwa bahwa selain mobil listrik, pembelian bus listrik juga akan mendapatkan diskon PPN sebesar 5 persen persen untuk bus listrik.
Syaratnya, khusus untuk bus listrik yaitu harus memiliki kandungan lokal atau TKDN sebesar 20 hingga 40 persen. Adapun, subsidi bus dan mobil listrik direncanakan diketok pada 1 April 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel