Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) akan meminta bantuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, jika persoalan santunan gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) tidak dapat diselesaikan di lingkup kementerian.
Budi membenarkan bahwa penyaluran santunan bagi keluarga korban meninggal dunia gagal ginjal akut kini memang masih menemui jalan buntu.
Hal ini lantaran Kementerian Sosial selaku pihak yang bisa menyalurkan santunan gagal ginjal akut menyatakan tidak memiliki anggaran yang cukup.
“Saya akan cari jalan untuk bisa menyelesaikan ini. Kalau ternyata memang tidak bisa selesai, di atas menko masih ada satu lagi, karena pemerintah itu kepala pemerintahannya Bapak Presiden,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (28/3/2023)
Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan sebelumnya mengusulkan pemberian santunan unruk korban gagal ginjal akut kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Usulan tersebut lalu disampaikan Muhadjir kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Namun, Risma mengaku bahwa pihaknya tidak memiliki anggaran yang cukup.
“Saya harus putar lagi, kita coba selesaikan dengan menko, itu nanti akan kita bereskan. Kalau levelnya saya tidak sampai, kita naik satu level lagi ke Pak Presiden,” kata Budi.
Mantan wakil menteri BUMN ini pun berjanji bahwa persoalan santunan gagal ginjal akut akan diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan hingga selesai.
Hal ini juga disampaikan Budi pada beberapa kesempatan lainnya.
Santunan tersebut, ujarnya, menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas maraknya temuan kasus gagal ginjal akut di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel