Bisnis.com, BADUNG – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa dibutuhkan pendanaan sebesar Rp4.002 triliun untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia hingga 2030.
Sri Mulyani mengatakan nilai tersebut setara dengan US$281 miliar. Kebutuhan dana tersebut untuk menurunkan emisi sebesar sebesar 31,89 hingga 41 persen sesuai dengan target nationally determined contribution (NDC)
Hal ini disampaikan nya di acara Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023, di kawasan Nusa Dua, Bali, Kamis (30/3/2023).
“Total dana yang dibutuhkan untuk mencapai NDC adalah sebesar Rp4.002 triliun, setara dalam dolar AS sebesar US$281 miliar hingga tahun 2030,” katanya.
Sri Mulyani menjelaskan kebutuhan pendanaan tersebut tidak hanya mengandalkan APBN, namun juga dibutuhkan dari investasi swasta.
Pemerintah Indonesia sendiri telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp313 triliun untuk mengejar target NDC, atau setara dengan 8 persen dari total kebutuhan investasi.
Oleh karenanya, Sri Mulyani mengatakan bahwa penting untuk para pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan dan iklim investasi yang tepat, sehingga dapat lebih banyak menarik partisipasi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.
Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah insentif fiskal dan juga pembiayaan inovatif untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan menciptakan dana katalis bagi investasi proyek hijau dan pengembangan industri hijau.
“Insentif tersebut termasuk penggunaan tax holiday, fasilitas tunjangan pajak atas PPN, dan bahkan pajak properti,” kata dia.
Selain itu, pemerintah juga menerbitkan green sukuk dan obligasi SDGs di tingkat global dan domestik. Penerbitan obligasi SGDs dan green sukuk tersebut diharapkan dapat mengurangi 10,6 juta emisi CO2.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel