Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jadi Perhatian Asean

Bisnis.com,05 Apr 2023, 15:32 WIB
Penulis: Erta Darwati
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan tiga hal penting dalam kerja sama penguatan hak asasi manusia (HAM) saat menghadiri Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss./Dok. Kemlu RI

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan pemberantasan  tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi perhatian anggota Asean.

Saat memberi keterangan kepada media massa di Kementerian Luar Negeri pada Rabu (5/4/2023),  Retno menyebut, bahwa TPPO akibat penyalahgunaan teknologi menjadi isu penting dan mendapat perhatian di Asean.

Selain itu, percepatan negosiasi teks code of conduct (COC), penguatan institusionalisasi dialog hak asasi manusia (HAM) di Asean, penyusunan peta jalan keanggotaan penuh Timor-Leste di Asean dan penandatanganan protokol SEANWFZ oleh Nuclear Weapon States (NWS) yang prosesnya terhenti pada 2012, lanjut Retno.

Kemudian, dia menjelaskan bahwa ada pilar epicentrum of growth dan beberapa prioritas yang sedang dibahas dalam 3 bulan terakhir. 

"Penguatan arsitektur kesehatan melalui One Health Initiative dan penguatan pendanaan darurat kesehatan untuk memperkuat keamanan kesehatan nasional dan kawasan," katanya. 

Retno menjelaskan bahwa dalam pertemuan menteri keuangan dan Gubernur Bank Sentral Asean dibahas modalitas penguatan pendanaan kesehatan kawasan termasuk melalui pemanfaatan Covid-19, dan pendanaan Asean untuk kedaruratan kesehatan masyarakat dan dan penyakit yang muncul di tengah masyarakat pada akhir Maret lalu. 

"Selanjutnya penguatan ketahanan pangan kawasan melalui ketersediaan pangan regional di masa krisis, penguatan ketahanan energi termasuk melalui pembangunan ekosistem kendaraan listrik," lanjutnya. 

Dia menjelaskan bahwa Asean sepakat untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Asean dan akan disahkan pada KTT ke-42, Mei mendatang.

"Selain itu, upaya penguatan stabilitas keuangan kawasan termasuk melalui penggunaan mata uang negara Asean dalam transaksi perdagangan dan konektivitas mekanisme pembayaran di kawasan Asean," ujarnya.

Pada pertemuan menteri keuangan dan Bank Sentral Asean, disepakati komitmen negara Asean untuk menggunakan mata uang lokal dan perluasan konektivitas mekanisme pembayaran (regional payment connectivity) guna memperkuat stabilitas keuangan di kawasan. Juga, digitalisasi ekonomi dan sektor pariwisata juga akan terus diutamakan di bawah keketuaan Indonesia di Asean pada tahun ini.

"Dalam pertemuan menteri perdagangan Asean, misalnya, seluruh negara anggota Asean mendorong kesepakatan kerangka kerja ekonomi digital.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Nancy Junita
Terkini