Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) saat ini memfasilitasi penerbitan tanda tangan elektronik (TTE) untuk sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui aplikasi e-goverment commerce BajuBodo.
Hal ini merupakan tindak lanjut atas perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Sulsel bersama pemkab/pemkot se-Sulsel dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).
Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel Sultan Rakib mengatakan, fasilitasi penerbitan TTE ini sebagai upaya pihaknya dalam mengakselerasi transformasi digital di lingkup pemerintahan.
Melalui fasilitasi ini, BajuBodo yang dijadikan aplikasi belanja online di lingkup pemerintah provinsi, akan berkekuatan hukum yang ter-autentikasi dengan baik saat melakukan transaksi digital.
“Saat ini aplikasi BajuBodo menjadi e-commerce di lingkup Pemprov Sulsel untuk proses belanja barang dan jasa secara transparan. Kita menginkan dalam transaksi digital itu ada kekuatan hukum yang ter-autentikasi dengan baik, termasuk dengan melakukan sertifikasi TTE bagi seluruh stakeholder khususnya pejabat yang ada dan terlibat dalam aplikasi tersebut,” ujarnya, Kamis (13/4/2023).
Masuknya BajuBodo menjadi aplikasi yang terintegrasi dengan TTE akan melengkapi empat aplikasi lain yang sebelumnya juga telah melayani fasilitasi ini. Antara lain smart office di biro umum, aplikasi layanan perizinan di PTSP Sulsel, layanan di Dinas kelautan dan Perikanan, serta layanan kenaikan pangkat kepegawaian di BKD Sulsel.
“Kita mau semua serba digital khususnya yang berkaitan langsung dengan layanan kemasyarakat, karena hal itu manifestasi dari sebuah transparansi,” tambah Sultan.
Kepala Biro Barjas Sulsel Asrul Sani menyampaikan mengapresiasi BSrE BSSN atas peluang bagi aplikasi BajuBodo untuk dibuatkan TTE. Apalagi dia mengklaim, saat ini aplikasi BajuBodo menempati urutan ketiga se-Indonesia sebagai e-commerce pemerintahan dengan transaksi terbanyak.
"Kami di Biro Barjas kemudian melakukan sinkronisasi aplikasi, dan untuk selanjutnya diminta untuk memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan BSSN. Kami apresiasi langkah ini demi menciptakan ekosistem digital yang baik di Sulsel," tuturnya.
BajuBodo sendiri merupakan sebuah aplikasi dengan konsep marketplace yang diluncurkan oleh Pemprov Sulsel sebagai bagian program pengoptimalan belanja barang dan jasa lingkup pemerintahan menggunakan produk dalam negeri.
Dengan adanya aplikasi ini, pihak ketiga yang menjadi rekanan OPD di lingkup Pemprov Sulsel juga harus wajib berbelanja barang dan jasa di BajuBodo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel