Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menghentikan operasi tempur dan pendekatan militeristik di Papua.
Desakan ini disampaikan lantaran Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa operasi tempur dan pendekatan militeristik di Papua hanya akan meningkatkan tingkat kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap masyarakat di Papua.
Peningkatan angka kekerasan akibat operasi tempur ini pun telah dibuktikan dengan terus bertambahnya jumlah prajurit TNI-Polri yang tewas akibat kekejaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Hingga April 2023, sebanyak 22 prajurit dinyatakan gugur dalam beberapa serangan yang dilancarkan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST).
“Kami memandang peristiwa baku tembak yang menewaskan prajurit kemarin harus menjadi pelajaran berharga bagi presiden dan DPR untuk mengevaluasi pendekatan keamanan militeristik yang selama ini dijalankan di Papua,” ujar Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Julius Ibrani dalam keterangan tertulis, Rabu (19/4/2023).
Dia mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap upaya pendekatan keamanan militeristik yang selama ini telah mereka jalankan.
Evalusi tersebut, sambungnya, juga harus disertai dengan upaya konkret penghentian spiral kekerasan di Papua, salah satunya melalui jalan dialog damai bermartabat.
Sebelumnya, KKB Papua kembali menyerang 36 personel TNI yang tengah menjalakan misi penyelamatan pilot Susi Air Phillip Mark Mehrtens yang disandera oleh KKB Papua sejak Februari 2023.
Seorang prajurit TNI dilaporkan meninggal dunia dalam serangan tersebut usai diberondong rentetan tembakan oleh KKB Papua.
“Korban bernama Pratu Miftahul Arifin gugur setelah tertembak dan terjatuh ke jurang,” ujar Kapendam XVII Cenderawasih Kolonel Kav. Herman Taryama dikutip Rabu (19/4/2023).
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut pihaknya memutuskan untuk meningkatkan operasi pengamanan di Papua untuk melawan KKB atau kelompok separatis teroris (KST) menjadi status siaga tempur.
Dijelaskan, operasi pengamanan naik ke level Siaga Tempur usai terjadinya penyerangan oleh KST di Mugi, Nduga, Papua Pegunungan, setelah sebelumnya TNI menjalankan operasi pengamanan menggunakan penegakan hukum dengan pendekatan lembut atau humanis (soft approach).
Panglima TNI itu pun menegaskan bahwa peningkatan operasi ini bertujuan untuk membangun naluri tempur dari setiap anggota atau prajurit pasukan.
“Dari awal saya selalu tekankan untuk menggunakan soft approach, tapi tentunya dengan kondisi yang seperti ini, khususnya di daerah-daerah tertentu, kita ubah menjadi operasi Siaga Tempur," sambungny
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel