Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi syariah adalah industri yang menganut asas tolong menolong dan gotong royong. Seharusnya, industri ini dapat tumbuh subur di Indonesia, negara dengan mayoritas muslim sekaligus paling dermawan di dunia, menurut laporan World Giving Index 2022. Namun faktanya bagai pungguk merindukan bulan.
Secara penetrasi dan kinerja, industri syariah di Indonesia belum tumbuh optimal. Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan penetrasi asuransi syariah per Januari 2023 hanya 0,13 persen atau stagnan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu dari sisi aset tercatat sebesar Rp45,28 triliun atau tumbuh 2,74 persen year on year (yoy). Jumlah tersebut hanya 4 persen dibandingkan dengan total aset asuransi konvensional yang pada Januari 2023 yang mencapai Rp1.105 triliun.
Dalam acara buka bersama yang digelar di kantor Bisnis Indonesia, Senin (17/4/2023), Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Erwin Noekman mengatakan terdapat beberapa tantangan yang membuat industri asuransi syariah belum tumbuh optimal di ‘lumbung’ Indonesia.
Dari sisi literasi, masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mengenal asuransi syariah dan belum memiliki kesadaran untuk menggunakan asuransi syariah.
“Jadi ibaratnya kalau di sini ada 100 orang, kalau berdasarkan survei yang dilakukan OJK hanya 2 orang tahu tentang asuransi syariah. Itu baru tahu, belum memanfaatkan asuransi syariah,” kata Erwin.
Kemudian dari sisi citra, lanjutnya, asuransi syariah tidak sepopuler bank digital yang terkesan keren. Persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah masih sebatas produk yang menawarkan sejumlah manfaat, dan beberapa produk tersebut ‘kurang jujur’, seiring dengan munculnya sejumlah kasus mengenai gagal bayar produk asuransi.
Kemudian dari kacamata sejumlah masyarakat, konsep syariah adalah penuh tidak hanya produk juga proses dari A-Z. Konsep syariah ketat, tidak hanya muamalah, pun ibadahnya diatur. Hal tersebut membuat sejumlah masyarakat masih berpikir-pikir untuk menggunakan asuransi syariah.
Erwin berpendapat kemungkinan jika industri ‘rebranding’ dengan menggunakan istilah selain syariah misalnya seperti Takaful (saling melindungi) di beberapa negara atau Ta'awun (saling tolong menolong) di Arab Saudi, industri asuransi ini dapat menghasilkan sesuatu yang berbeda.
“Jadi ketika namanya gotong royong, tolong menolong dan lain sebagainya itu sebenarnya lintas bantas,” kata Erwin.
Dalam sebuah artikel, Erwin menjelaskan sistem gotong-royong adalah sebuah solusi sistem ekonomi kerakyatan yang nyata dan menguntungkan bagi semua pihak. Hal ini hakikatnya merupakan bagian dari sistem ekonomi syariáh, termasuk asuransi syariah. Sikap gotong-royong dapat menjadi modal kuat dalam pengembangan ekonomi yang berkesinambungan.
Selain melakukan ‘rebranding’ atau reformasi, menurut Erwin, Industri asuransi syariah dapat tumbuh lebih optimal jika mendapat dukungan penuh dari pemerintah.
“Jadi ini memang masalahnya kompleks,” kata Erwin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel