Bisnis.com, JAKARTA — Emiten leasing Garibaldi Boy Thohir & Jerry Ng, PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) alias BFI Finance akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) bulan depan, Selasa (16/5/2023). Agenda ini diproyeksikan bakal meliputi permintaan persetujuan terkait rencana pembagian dividen perseroan.
Rapat BFI Finance bulan depan itu akan dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai dan berlokasi di BFI Tower, Tangerang Selatan.
Rencana pembagian dividen perseroan sendiri berkaitan dengan telah dilaporkannya kinerja tahunan 2022. Manajemen telah mengutarakan bahwa sebagian laba bakal dialirkan menjadi dividen tunai kepada pemegang saham.
“Perseroan akan mengusulkan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022,” kata manajemen BFIN, dikutip Selasa (25/4/2023).
Sepanjang 2022, BFI Finance dan entitas anak membukukan laba tahun berjalan senilai Rp1,8 triliun. Laba tersebut naik 59,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari sebelumnya hanya mencapai Rp1,13 triliun pada Desember 2021.
Adapun sebagian dari laba tersebut sebenarnya telah dibagikan menjadi dividen interim pada Desember 2022, tepatnya senilai Rp28 per saham. Secara historis, RTI mencatat bahwa BFIN sendiri rutin membagikan dividen pada rasio pembayaran (dividend payment ratio/DPR) antara 23-40 persen.
Selanjuntnya, RUPST BFI Finance juga mengagendakan persetujuan laporan tahunan untuk tahun buku 2022 dan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023. Diikuti dengan penetapan besaran gaji atau honorarium dan tunjangan serta laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
Selain persetujuan penggunaan laba serta dividen, mata acara RUPSLB BFI Finance juga merencanakan perubahan susunan pengurus.
“Perubahan susunan pengurus perseroan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari komite nominasi dan remunerasi,” tambahnya.
Perusahaan juga meminta persetujuan untuk mengalihkan kekayaan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan yang merupakan lebih dari 50 persen jumlah kekayaan bersih dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun buku termasuk dalam rangka menerbitkan obligasi, Medium Term Notes (MTN) atau surat utang lainnya, melakukan kerja sama pembiayaan dengan bank, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal perusahaan.
“Saat ini hampir seluruh pinjaman yang diterima oleh Perseroan dari pihak ketiga antara lain dari perbankan dalam bentuk pinjaman berjangka, pinjaman modal kerja, penerbitan obligasi dan penerbitan MTN serta penjualan/pengalihan piutang, channeling, dan pembiayaan bersama [joint financing] mengharuskan adanya jaminan terutama piutang dan aset tetap yang dimiliki Perseroan,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel