Bisnis.com, JAKARTA — PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengantongi mandat pemeringkatan surat utang korporasi senilai Rp60,22 triliun per 31 Maret 2023. Berdasarkan institusi, perusahaan swasta mendominasi mandat yang diterima Pefindo dibandingkan dengan BUMN.
Kepala Divisi Pemeringkatan Korporasi Pefindo Niken Indriarsih mengatakan mandat penerbitan obligasi korporasi yang diterima paling besar berasal dari swasta atau non-BUMN. Jumlah mandat yang diterima untuk swasta mencapai Rp32,17 triliun, sedangkan untuk BUMN mencapai Rp28,05 triliun.
“Kalau untuk mandat yang kami terima memang masih kategori non-BUMN yang lebih besar ya yaitu Rp32,17 triliun dibandingkan dengan BUMN dan anak perusahaannya sebesar Rp28,05 triliun,” ujar Niken dalam konferensi pers, Kamis (27/4/2023).
Lebih lanjut, dia mengatakan sektor industri bubur kertas dan tissue (pulp & paper), serta multifinansial cenderung menerbitkan surat utang untuk kebutuhan modal kerja maupun ekspansi. Selain itu, penerbitan surat utang juga dilakukan untuk melakukan refinancing utang yang akan jatuh tempo.
Adapun rencana penerbitan untuk sektor industri bubur kertas dan tisu mencapai Rp11,6 triliun yang terdiri dari 4 perusahaan. Sementara untuk multifinance mencapai Rp7,9 triliun yang terdiri dari 9 perusahaan.
Dalam kesempatan yang sama Ekonom Pefindo Suhindarto mengatakan secara keseluruhan untuk pasar utang baik dari sisi pemerintah maupun korporasi terus meningkat. Sementara untuk surat utang korporasi disebut masih memiliki yang sangat baik.
Dia pun menyebut sejauh ini minat investor terhadap instrumen surat utang dari BUMN masih cukup baik khususnya dari sektor keuangan seperti keuangan dan perusahaan pembiayaan.
“Dari pantauan tim kami setiap hari memang masih ada kalo dilihat dari top 5 surat utang yang aktif diperdagangkan di setiap harinya salah satunya mungkin biasanya ada terselip BUMN, tapi memang kecenderungan adalah BUMN sektor keuangan,” jelasnya.
Analis Pefindo Kreshna Dwinanta Armand mengatakan memang ada perhatian mengenai tingkat kredibilitas surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan BUMN. Hal ini lantaran terdapat salah satu perusahaan yang mengalami kesulitan.
Sementara perusahaan swasta disebut mulai membutuhkan dana segar untuk melakukan ekspansi maupun refinancing. Dia bahkan beberapa perusahaan cukup percaya diri untuk melakukan refinancing.
Meski demikian, dia menyebut secara keseluruhan perusahaan masih tetap wait and see karena adanya fase Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dan juga tantangan dari perekonomian global.
“Kita memiliki confidence [jumlah penerbitan surat utang], tapi yang cukup terukur juga untuk tahun ini. Jadi memang mungkin tidak se-vibrant tahun kemarin,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel