Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter masih terus membahas opsi impor darurat rangkaian KRL bekas dari Jepang bersama dengan para pemangku kepentingan terkait.
VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait terkait rencana peremajaan rangkaian KRL. Dia mengatakan, pihaknya juga akan menjalankan hasil-hasil rekomendasi dari audit yang dijalankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Masih terus kami kaji dan nanti akan di update jika sudah ada hasilnya. Karena selain opsi impor ini, juga ada rekomendasi retrofit dan kami juga sudah kerja sama dengan Inka untuk pengadaan 16 trainset,” jelasnya, Minggu (30/4/2023).
Anne mengatakan, kebutuhan peremajaan sarana perkeretaapian memang diperlukan. Apalagi, jumlah pertumbuhan penumpang KRL Jabodetabek berpotensi menembus angka 2 juta orang per harinya mengingat tren kenaikan selama beberapa waktu belakangan.
Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan prasarana-prasarana pendukung perkeretaapian. Dia mencontohkan, saat ini Kementerian Perhubungan bersama dengan Pemprov DKI Jakarta telah memulai pembangunan perluasan Stasiun Tanah Abang.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyebutkan opsi impor darurat rangkaian kereta rel listrik (KRL) bekas asal Jepang masih terbuka.
Erick Thohir menjelaskan, potensi impor tersebut masih dibahas mengingat cukup banyaknya rangkaian kereta yang akan dipensiunkan pada periode 2023-2024 mendatang. Di sisi lain, jumlah pengguna layanan KRL Jabodetabek terus menunjukkan tren kenaikan.
Salah satu poin penting yang dibahas pemerintah terkait opsi impor KRL bekas adalah soal harga. Erick mengatakan, pemerintah tidak akan mengambil opsi impor darurat jika rangkaian kereta yang akan dibeli dapat membebani keuangan negara.
“Opsi impor kami masih terbuka, asalkan harganya baik,” kata Erick.
Dia mengatakan, Kementerian BUMN serta instansi pemangku kepentingan terkait lainnya masih terus mengkaji hasil audit dari BPKP. Menurutnya, pemerintah masih mengkaji dua opsi potensial, yakni impor KRL bekas atau pengadaan dari dalam negeri.
Erick menuturkan, para pemangku kepentingan terkait juga akan kembali berdiskusi dalam beberapa waktu ke depan. Dia juga optimistis masalah ini dapat terselesaikan dengan baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel