Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah layanan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) mengalami gangguan atau eror pada pekan lalu sehingga berdampak terhadap transaksi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, kini transaksi sudah berjalan normal.
Direktur Retail Banking BSI Ngatari mengatakan BSI sebagai bank operasional mitra Kemenkeu kini dapat mentransaksikan penyaluran APBN. Selain itu BSI sudah kembali dapat menerima transaksi pembayaran modul penerimaan negara (MPN), baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Operasional sistem perbendaharaan anggaran negara (SPAN) di BSI seperti penyaluran dana dari surat perintah pencairan dana (SP2D) gaji, nongaji, serta reksus surat berharga syariah negara (SBSN) saat ini juga telah berangsur kembali normal.
Adapun layanan pembayaran pajak dan PNBP dapat diakses di lebih dari 1.100 kantor cabang BSI seluruh Indonesia, BSI Net, CMS dan ATM.
Menurut Ngatari, normalnya layanan di Kemenkeu menjadi kabar baik bagi nasabah BSI yang ingin melakukan transaksi pembayaran gaji, pajak, dan PNBP.
"Ini merupakan kabar baik bagi seluruh nasabah yang ingin melakukan transaksi di BSI sebagai salah satu bank operasional mitra Kemenkeu,” tutur Ngatari dalam keterangan tertulis pada Senin (15/5/2023).
Sebagaimana diketahui, sejumlah layanan BSI mengalami eror sejak awal pekan lalu (8/5/2023). Semua layanan baik ATM, kantor cabang, hingga BSI Mobile berjalan normal kembali menjelang akhir pekan lalu (11/5/2023).
Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan terkait gangguan tersebut BSI terus melakukan proses normalisasi dengan fokus utama menjaga dana dan data nasabah.
Adapun sejalan dengan gangguan layanan itu, BSI menemukan adanya indikasi dugaan serangan siber. Kemudian, perseroan melakukan evaluasi temporary switch off beberapa channel agar sistem aman.
BSI juga melakukan penelusuran. “Hal tersebut perlu pembuktian lebih lanjut melalui audit dan digital forensik. Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik itu regulator maupun pemerintah,” ujar Hery.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel