Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin meminta pemerintah daerah membantu menuntaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Dia menyebut bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2023 menjadi forum yang sangat krusial untuk sinkronisasi dan penajaman program/kegiatan prioritas nasional antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perumusan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024.
Musrenbangnas tahun ini yang disinergikan dengan rapat koordinasi gubernur, juga membawa pesan bagi para gubernur, untuk memperkuat dukungannya melalui pelaksanaan kegiatan di daerah yang selaras dan menunjang pencapaian sasaran pembangunan nasional.
Apalagi, dia mengingatkan bahwa RKP Tahun 2024 menjadi tahun terakhir dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
“Tentu kita harus bergegas dan makin fokus pada upaya penuntasan pencapaian target-target RPJMN,” ujarnya dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2023 di Jakarta Convention Centre, Selasa (16/5/2023).
Dia menegaskan bahwa RKP Tahun 2024 harus mampu menjawab, bagaimana Indonesia melakukan transformasi ekonomi dengan tetap memperhatikan inklusivitas pada setiap tingkat masyarakat, sekaligus menciptakan pembangunan berkelanjutan.
Tak hanya itu, dia juga meminta agar percepatan transformasi ekonomi didorong melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha.
Adapun pembangunan yang berkelanjutan diwujudkan dengan terus memperluas inisiatif pembangunan rendah karbon dan transisi energi, yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.
Pembangunan yang inklusif digerakkan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Dia melanjutkan bahwa pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2024 juga membutuhkan investasi BUMN dan swasta, selain investasi pemerintah.
“Oleh karenanya, kemudahan investasi yang dijamin oleh regulasi sangat diperlukan guna mendorong pelibatan BUMN dan swasta. Selain itu semua, saya kira perlu pula mencari dan memanfaatkan peluang ekonomi baru, salah satunya adalah ekonomi dan keuangan syariah,” tuturnya.
Ma’ruf menjelaskan bahwa sektor tersebut tentunya masuk dalam gerbong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama karena prinsipnya yang inklusif dan universal, serta mengedepankan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel