Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dari Partai Demokrat dan Ketua DPR Kevin McCarthy dari Partai Republik sudah bertemu pada hari Senin (23/5/2022) namun keduanya belum mencapai kesepakatan.
Batas kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menaikan batas utang tidak lama lagi. Keduanya belah pihak memiliki waktu hingga 1 Juni untuk mencapai kesepakatan atau memicu gagal bayar utang. Lantas apa perbedaan pendapat di antara keduanya?
Mengutip Reuters, Selasa (23/5/2023), Partai Republik ingin melakukan pemotongan pengeluaran diskresioner, persyaratan kerja bagi warga Amerika dengan pendapatan rendah, dan mengembalikan bantuan Covid-19 yang belum digunakan sebagai imbalan untuk meningkatkan batas utang.
Hal tersebut diperlukan untuk menutupi biaya pengeluaran dan pemotongan pajak yang sebelumnya disetujui oleh para legislator.
Kemudian Partai Demokrat ingin mempertahankan pengeluaran pada level tahun 2023 hingga 2024. Sedangkan Partai Republik ingin kembali ke level 2022 tahun depan dan membatasi pertumbuhan pengeluaran di masa mendatang.
Rencana yang disetujui oleh DPR bulan lalu akan memotong pengeluaran pemerintah sebesar 8 persen pada 2024.
Selanjutnya, jika melihat data dari Kantor Anggaran Kongres dalam membandingkan rencana pengurangan defisit AS, Proposal Anggaran 2024 Biden dapat menghemat US$3 triliun atau setara dengan Rp44,5 kuadriliun.
Sedangkan, dari Partai Republik dengan rencana ‘Limit, Save, Grow’ dapat menghemat US$4,8 triliun atau setara Rp71,4 kuadriliun.
Biden menjadikan ekonomi sebagai fokus utama dalam agenda domestik dan akan melakukan pemilihan kembali.
Biden juga mempertimbangkan pemotongan pengeluaran bersama dengan penyesuaian pajak, namun tawaran terbaru Partai Republik tidak dapat diterima.
Dalam cuitan Twitternya, Biden juga tidak mendukung subsidi big oil dan pengemplang pajak berkecukupan, sambil mengorbankan layanan kesehatan dan bantuan pangan bagi jutaan warga Amerika.
Pertimbangan Tekanan Partai
Kedua belah pihak juga harus mempertimbangan tekanan dari partai mereka sendiri.
McCarthy berisiko dipecat jika kesepakatan yang ia capai tidak memuaskan anggota partainya. Trump juga mendorong Partai Republik memaksa untuk default tanpa memperhatikan konsekuensi ekonomi.
Kelompok Demokrat liberal juga menolak pemotongan yang merugikan keluarga dan warga berpendapatan rendah.
Hakeem Jeffries, anggota tertinggi Partai Demokrat di DPR, menuduh Partai Republik melakukan "perundingan sandera" dan mencari dukungan petisi pembebasan yang meningkatkan batas utang secara terpisah.
Beberapa anggota sayap kanan Freedom Caucus di DPR menuntut agar Senat menerima RUU DPR, namun ditolak Partai Demokrat. Biden juga menawarkan pembekuan pengeluaran pada level tahun ini dan ditolak oleh Partai Republik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel