Bisnis.com, DENPASAR – Keputusan Gubernur Bali, Wayan Koster akan menutup secara total pendakian ke seluruh gunung yang ada di Bali dinilai banyak pihak sebagai keputusan yang berat serta dilematis karena berpotensi merugikan banyak pihak yang selama ini menggantungkan hidupnya dari wisata gunung.
Alasan penutupan total gunung – gunung di Bali untuk menjaga kesucian gunung dari tindakan wisatawan nakal yang beberapa kali terjadi. Koster menginginkan gunung hanya didaki ketika upacara keagamaan, di hari lain harus ditutup. “Penutupan gunung untuk pendakian demi menjaga kesucian Bali, karena Bali ada istilah nyegara gunung, dimana kesucian gunung harus dijaga,” kata Koster saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu dikutip, Selasa (6/6/2023)
Pihak yang dipastikan terdampak pertama kali yakni pemandu atau guide gunung yang membawa tamu untuk mendaki, kemudian porter, profesi yang menawarkan jasa untuk membawa barang–barang wisatawan selama pendakian. Selain itu travel hingga hotel– hotel yang berada di sekitar gunung juga diprediksi akan terkena dampak dari penutupan tersebut. Bahkan di Gunung Batur, Kintamani terdapat pedagang yang biasa menyediakan sarapan bagi wisatawan dipastikan akan tutup jika kebijakan tersebut benar-benar terlaksana.
Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, I Nyoman Nuarta menunjukkan sinyal keberatan jika gunung harus ditutup secara total, menurutnya dampaknya akan terlalu besar jika kebijakan tersebut benar–benar dilakukan.
Menurut HPI, masih ada alternatif lain agar kebijakan Koster lebih elegan dan tidak merugikan para guide, porter yang sudah menggantungkan hidupnya dari wisata Gunung.
“Harus ada alternatif bagi pemandu wisata dan juga pemerintah, saya pikir ada banyak cara agar kebijakan pemerintah berjalan tapi disisi lain tidak ada yang dikorbankan. Jadi ada solusi yang menjadi panduan bagi pemandu wisata,” jelas Nuarta saat dikonfirmasi Bisnis.
Daripada menutup gunung secara total, HPI menawarkan pemerintah membuat aturan khusus yang ketat soal pendakian gunung. Misalnya membuat zonasi kawasan suci di gunung dan zonasi pendakian sehingga pendaki tahu mana kawasan suci yang tidak boleh dilanggar. Kemudian setiap pendaki individu maupun kelompok harus menggunakan pemandu resmi, ini untuk mencegah pendaki melakukan pelanggaran kawasan suci.
Nuarta juga mengungkap, jika Koster tetap menutup gunung hanya dengan Surat Edaran (SE) akan semakin kontroversial karena SE sifatnya imbauan, tidak bisa sebagai landasan hukum, dan SE tidak bisa memuat sanksi jika isi dari SE tersebut dilanggar.
Walaupun wacana penutupan pendakian ini sudah mengemuka, HPI belum menerima aduan dari para pemandu wisata gunung. Walau demikian, Nuarta mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur soal masalah tersebut, terutama tentang SE yang akan dikeluarkan Gubernur.
Soal jumlah pemandu wisata, HPI belum bisa memberikan angka yang pasti karena saat ini masih dalam proses pendataan. Sementara Gubernur mengklaim jumlah pemandu wisata yang ada di Bali hanya 267 orang, itu belum termasuk porter dan pihak lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel