Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan belum mendapat laporan terkait adanya indikasi korupsi yang terjadi di dana pensiun (dapen) BUMN selain PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang tengah ditangani.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan sampai saat ini, belum ada laporan terkait indikasi korupsi yang kembali menggerogoti dapen pelat merah. Meski demikian, Kejagung akan melakukan pengecekan dan terus melihat perkembangan atas adanya indikasi korupsi tersebut.
“Belum ada informasi [dapen bumn yang terindikasi korupsi, selain Pelindo]. Kalau ada, pasti akan kami sampaikan,” kata Ketut saat dihubungi Bisnis, Kamis (8/6/2023).
Sebagaimana diketahui, Kejagung telah menetapkan eks Direktur Utama Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) sebagai tersangka perkara korupsi pengelolaan DP4 di PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo (Persero) 2013-2019.
Adapun untuk saat ini, Ketut menyatakan kasus korupsi Pelindo telah memasuki ranah persidangan. “Yang Pelindo kan sudah mulai selesai, sudah mulai sidang, sudah kita tahan semua direkturnya,” ujarnya.
Kabar indikasi kasus korupsi yang kembali terjadi di tubuh dapen BUMN terungkap saat Kementerian BUMN menemukan adanya kejanggalan atas imbal hasil (yield) investasi yang diperoleh hanya sebesar 1,9 persen.
“Most likely ada something [dapen BUMN yang terindikasi korupsi]. Masa yield-nya [imbal hasil] cuma 1,9 persen? Itu nggak masuk akal,” kata Wakil BUMN II Kartika Wirjoatmodjo saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (5/6/2023).
Maka dari itu, pria yang akrab disapa Tiko itu menduga adanya indikasi korupsi yang kembali terjadi di dana pensiun BUMN.
“Saya rasa ada 1-2 kasus [korupsi] lagi yang akan kami bawa [ke penegak hukum], karena ini lagi diinvestigasi. Kalau kemarin kan Pelindo. Jadi sedang kita investigasi,” ujarnya.
Tiko menuturkan bahwa sebanyak 22 dapen BUMN memiliki rasio kecukupan dana (RKD) berada di bawah 100 persen. Rinciannya, 16 dari 22 dapen BUMN tersebut memiliki imbal hasil investasi di bawah 6 persen.
“Bahkan ada yang cuma 1 persen—2 persen [imbal hasil investasi], contohnya Pelindo kemarin,” ujarnya.
Lebih lanjut, selain Pelindo, Tiko menuturkan bahwa ada 4 dapen BUMN yang akan segera diinvestigasi secara bertahap.
“Ada 4 [dapen BUMN] yang di bawah 4 persen yang akan segera diinvestigasi, tapi saya belum bisa ngomong namanya, karena ekstrim ya kalau SBN [Surat Berharga Negara] 6 persen, masa hasil investasi cuma 2 persen? Kan nggak masuk akal, pasti ada sesuatu,” tutup Tiko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel